Pertamina Kalbar: Impor Bbm Merupakan Kebijakan Pusat

oleh

Sales Area Manager Pertamina Kalimantan Barat Ibnu Chouldum menyatakan, impor bahan bakar minyak (BBM) merupakan kebijakan pemerintah pusat, terkait masih kurangnya kuota BBM subsidi di provinsi itu. <p style="text-align: justify;">"Kami tidak berwenang untuk melakukan kebijakan impor BBM karena kewenangan pemerintah pusat," kata Ibnu Choldum di Pontianak, Jumat (18/03/2011).<br /><br />Ia menjelaskan, setiap tahun pihaknya selalu mengajukan penambahan kuota BBM subsidi untuk mengimbangi laju pertumbuhan kendaraan bermotor di Kalbar. "Tetapi kewenangan pusat untuk menentukan besaran kuota BBM di Kalbar," katanya.<br /><br />Kuota BBM bersubsidi jenis premium di Provinsi Kalbar 2010 sekitar 385 ribu kilo liter/tahun atau naik lima persen pada 2011 menjadi sekitar 404 ribu kilo liter/tahun.<br /><br />Sementara untuk kuota BBM jenis solar bersubsidi 2010 sekitar 218 ribu kilo liter/tahun atau naik 9 persen pada 2011 menjadi 247 ribu kilo liter/tahun.<br /><br />"Meski sudah ditambah realisasinya permintaan rata-rata naik di atas kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah," kata Ibnu.<br /><br />Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menyatakan, tidak perlu melakukan impor BBM dari Malaysia, terkait adanya wacana untuk melakukan hal tersebut.<br /><br />"BBM kita sebenarnya cukup sehingga tidak perlu impor dari Malaysia," katanya.<br /><br />Ia mengatakan, terganggunya suplai BBM ke daerah-daerah dipicu oleh dampak dari perang saudara di Libya, sehingga mempengaruhi pasokan minyak dunia.<br /><br />"Yang perlu dilakukan saat ini upaya menghemat penggunaan BBM. Saya imbau masyarakat untuk menghemat penggunaan BBM. Kalau mau berjalan menggunakan kendaraan saat perlu saja," ujarnya.<br /><br />Gubernur Kalbar menyarankan, kendaraan roda empat plat hitam tidak lagi diberikan subsidi BBM kecuali untuk kendaraan roda empat plat kuning. <strong>(phs/Ant)</strong></p>