Pertamina Minta Konversi Di Kalsel Februari

oleh
oleh

PT Pertamina Kalimantan Selatan meminta realisasi konversi minyak tanah ke gas pada empat kabupaten di provinsi ini dilaksanakan Februari 2011. <p style="text-align: justify;">Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Pemprov Kalsel Masderiansyah mengataan, rencana tersebut disampaikan Pertamina pada pertemuan dengan tim satuan tugas konversi minyak tanah Pemprov Kalsel dengan tim empat kabupaten di Banjarmasin, Rabu (26/01/2011). <br /><br />"Pada prinsipnya tidak masalah konversi dilaksanakan Februari asalkan Pertamina dan konsultan bisa memenuhi empat syarat yang kita inginkan," katanya. <br /><br />Empat syarat tersebut, kata dia, adalah ketersediaan gas yang dibuktikan dengan terbangunnya stasiun pengisian elpiji (SPBE) minimal tiga buah. <br /><br />Saat ini yang siap, kata dia, baru satu SPBE sehingga dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kebutuhan gas warga. <br /><br />Kedua, Pertamina maupun pihak terkait telah memberikan data valid tentang jumlah distributor elpiji yang sebelumnya sebagai pangkalan minyak tanah. <br /><br />Selanjutnya, seluruh tabung elpiji yang berstandar nasional (SNI) telah dicek keasliannya oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan yang terkait lainnya. <br /><br />"Jangan sampai tabung yang dibagikan palsu dan membahayakan masyarakat," katanya. <br /><br />Selain itu, kata dia, saat ini pencacahan yang dilakukan baru mencapai 80-90 persen dari total penduduk empat kabupaten yang akan mendapatkan konversi, yaitu sebanyak 312 ribu orang. <br /><br />"Kalau untuk pencacahan bisa dilakukan sambil melakukan pembagian," katanya. <br /><br />Bila syarat tersebut terpenuhi, kata dia, maka konversi minyak tanah ke gas bisa dilaksanakan dan akan dilaporkan ke Gubernur Kalsel Rudy Ariffin. <br /><br />Empat kabupaten yang bakal mendapatkan konversi tahap pertama yaitu Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Banjarbaru dan Balangan. <br /><br />Menghindari disparitas harga minyak tanah antarkabupaten, kata dia, pihaknya akan segera menghadap ke Kementerian ESDM untuk menanyakan realisasi sembilan kabupaten lainnya.<strong> (phs/Ant)</strong></p>