Pertemuan Kades Di Sintang Murni Aspirasi

oleh

Bupati Sintang Milton Crosby menampik anggapan jika pelaksanaan pertemuan para Kades yang berlangsung di Sintang, Kamis (15/11/2011) adalah atas permintaan dirinya selaku Koordinator PKR. <p style="text-align: justify;">“Saya tidak pernah menyuruh para Kades. Salah jika ada yang beranggapan saya yang mengumpulkan mereka di Sintang. Itu murni aspirasi mereka, dan saya selaku koordinator PKR apakah harus melarang orang menyampaikan aspirasi,” tegas Milton pada para wartawan di kediaman dinasnya.<br /><br />Dijelaskan Bupati, bahkan jauh sebelumnya, para kades juga pernah menyampaikan dukungan mereka pada PKR melalui Forum Kepala Desa se-Kalbar.<br /><br />“Dukungan terhadap PKR sudah terlebih dahulu dilakukan oleh para Kades melalui Forum Kepala Desa,” ujar Milton.<br /><br />Bahkan para kepala desa ini, berencana untuk melakukan aksi langsung ke Senayan guna mendesak Pemerintah Pusat dan DPR segera mewujudkan PKR.<br /><br />“Tapi selaku Ko-ordinator saya meminta mereka untuk tidak melakukan hal tersebut dan lebih baik menempuh cara yang elegan,” jelasnya.<br /><br />Menurut Milton, apa yang dilakukan oleh para kepala desa ini adalah hal yang sangat wajar, khususnya kades yang berada di wilayah timur Kalimantan Barat.<br /><br />“Karena para Kades ini memiliki beban moral untuk memberikan support terhadap Provinsi Kapuas Raya yang sudah hampir enam tahun belum dapat terwujud,” kata Milton.<br /><br />Selain itu, ungkap Milton, para kades ini juga mempertanyakan persoalan moratorium pemerintah yang hingga saat ini belum dicabut, namun pada kenyataannya salah satu calon provinsi baru di Kalimantan akan dibahas oleh Komisi II.<br /><br />“Pertemuan ini adalah sebagai desakan karena mereka membandingkan dengan calon provinsi baru di Kaltim yakni Kalimantan Utara diperkirakan Uunya akan selesai bulan maret tahun depan. Ini yang jadi keprihatinan mereka,” jelasnya.<br /><br />Milton menambahkan, soal terwujudnya PKR hanya tinggal menunggu waktu dan juga menghilangkan tanggapan berbeda yang terjadi selama ini terkait PKR.<br /><br />“Yang penting adalah bagaimana kita melakukan percepatan pembangunan di wilayah timur kalimantan barat serta wilayah perbatasan. Soal PKR kita hanya menunggu political will dari pemerintah saja.” pungkasnya. <strong>(*)</strong></p>