Perusahaan Sawit Di Landak Kurangi Jam Kerja

oleh

Sejumlah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, diduga telah mengurangi jam atau jumlah hari karyawan Buruh Harian Lepas (BHL) atau hanya 10 hari kerja selama sebulan. <p style="text-align: justify;">"Idealnya, hari kerja bagi karyawan BHL selama 25 hari kerja, akibat adanya pengurangan hari kerja yang dilakukan pihak perusahaan, tentunya akan berdampak pada pendapatan para karyawan BHL bersangkutan," kata Ketua DPC FSB Kamiparho-KSBI Landak, Yasiduhu Zalukhu saat dihubungi di Ngabang, Jumat.<br /><br />Ia menjelaskan, memang ada beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit di Landak yang hanya mempekerjakan karyawan BHL selama sepuluh hari kerja dalam sebulan.<br /><br />"Kami perkirakan ada sekitar 1.000 orang karyawan BHL yang hanya dipekerjakan selama 10 hari dalam sebulan. Memang didalam surat edaran menteri tenaga kerja diperbolehkan perusahaan mengurangi hari kerja mengingat situasi kondisi perusahaan yang saat ini banyak mengalami gangguan keuangan," ujarnya.<br /><br />Tetapi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika perusahaan mengurangi hari kerja karyawannya, katanya.<br /><br />"Kalau mau diberlakukan pengurangan jam kerja ini, tentu harus dilakukan secara keseluruhan. Kemudian, perusahaan yang melakukan pengurangan jam kerja itu harus memberi pemberitahuan kepada pemerintah secara resmi agar bisa mengantisipasinya," kata Yusuf.<br /><br />Ia mengakui, selama ini karyawan BHL sudah mempertaruhkan kebutuhan hidup rumah tangganya dengan bekerja di perusahaan bersangkutan, namun tiba-tiba terjadi pengurangan hari kerja.<br /><br />"Pemerintah semestinya harus mengambil langkah-langkah terhadap hal ini. Tapi dikarenakan perusahaan yang mengurangi hari kerja tersebut tidak ada pemberitahuan kepada pemerintah, sehingga pemerintah tidak tahu bagaimana kondisi perusahaan tersebut," ujarnya.<br /><br />Yusuf berharap pengurangan hari kerja ini jangan dibiarkan terkatung-katung. "Kami berharap pihak perusahaan secepatnya melaporkan pada pemerintah agar bisa dilakukan tindakan konkrit terhadap nasib para BHL," katanya. (das/ant)</p>