Perusahaan Tak Menerapkan UMK Harus di Tindak

oleh

Perusahaan yang berinvestasi di Melawi termasuk swalayan dan mini market cukup banyak di Melawi. Namun sangat disayangkan, dari sekian banyak perusahaan tersebut, masih ada yang belum menerapkan pemberian Upah Minimum Kabupaten (UMK). Sehingga membuat tingkat kesejahteraan buruh di Melawi terkesan minim, bahkan untuk bisa mendapatkan upah yang sesuai UMK sangat sulit. <p style="text-align: justify;">Menanggapi hal tersebut, H. Heri Iskandar, selaku anggota DPRD Melawi, menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi dalam hal ini instansi terkait mesti mengambil tindakan tegas. Menurutnya Instansi terkait melakukan pengawasan secara rutin. Sehingga bisa diketahui perusahaan mana yang sudah menerapakan UMK dan yang belum menerapkannya. Jangan menunggu aduan dai para buruh.<br /><br />“Semua perusahaan yang ada di Melawi wajib menerapkan UMK. Bahkan kita mengharapkan pada tahun 2013 mendatang, perusahaan wajib membayar karyawannya hingga mencapai Rp 1,5 hingga Rp 2,5 juta per bulan. Bagi perusahaan yang tak menerapkan UMK, harus dilakukan tindakan tegas sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku,” paparnya.      <br />Pemkab Melawi bahkan bila perlu dibantu DPRD Melawi menerapkan dan melakukan pengawasan, sesuai dengan sistem UU ketenaga kerjaan yang berlaku. Perusahaan tak menerapkan UMK harus dilakukan tindakan tegas. <br /><br />“Ini semua harus dilakukan, demi kesejahteraan rakyat Melawi. Jangan hanya perusahaan meraup keuntungan besar  tanpa memikirkan kesejahteraan karyawan,” ungkapnya secara lantang. <br /><br />DPRD Melawi berencana akan menindak lanjuti terkait UMK itu dengan memanggil instansi terkait. Serta akan meminta pertanggungjawaban instansi terkait soal langkah dan tindakan yang akan dilakukan. Sehingga kalau terbukti masih ada perusahaan yang belum menerapkan, maka harus dengan tindakan riil. <br /><br />“DPRD Melawi sependapat pengawasan terhadap penerapan UMK dan kesejahteraan buruh di Melawi ditingkatkan. Soal penerapan UMK ini, kita juga meminta Pemkab Melawi melalui instansi terkait untuk memperketat pengawasan dan memberikan tindakan atau sanksi pada perusahaan yang tidak menerapkan UMK,” paparnya. (KN</p>