Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, meminta seluruh perusahaan yang memperpanjang izin operasional maupun produksi di daerahnya menyertakan lampiran kepesertaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). <p style="text-align: justify;">Kepala Disnakertransos HST H Ainur Rafiq di Barabai Kamis mengatakan, ketentuan tersebut juga berlaku untuk kepengurusan pengadaan barang dan jasa di setiap SKPD.<br /><br />"Ketentuan tersebut sesuai instruksi Bupati HST Nomor 2 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan," katanya.<br /><br />Menurut dia, terdapat beberapa poin penting dalam instruksi ini, yaitu mempersyaratkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dalam setiap perusahaan swasta/BMUN yang berbadan hukum (PT, CV, BUMN, BUMD) yang telah beroperasi untuk melengkapi kepesertaan di atas.<br /><br />Selain itu, menginformasikan pengurusan pelayanan penertiban dokumen wajib lapor ketenagakerjaan di Perusahaan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial HST, dan dokumen kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagkerjaan dan kesehatan.<br /><br />Terakhir, memberikan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban.<br /><br />Diharapkan, ketentuan tersebut dapat meningkatkan kesadaran pengusaha untuk mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.<br /><br />Keputusan tersebut, tambah dia, juga dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981, tentang wajib lapor ketenaga kerjaan di perusahaan dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta Perpres Nomor 109 tahun 2013 tentang penahapan kepsertaan Program jaminan Sosial.<br /><br />Selain itu, pemerintah juga ingin melindungi tenaga kerja agar mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja, sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan.<br /><br />"Kita juga terus melakukan pengawasan secara intensif kepada seluruh perusahaan untuk memastikan bahwa seluruh pekerja mendapatkan hak-haknya, begitu juga sebaliknya, perusahaan mendapatkan kemudahan dari pemerintah untuk menjalankan operasionalnya," katanya. (das/ant)</p>
