Petani dan Perusahaan Harus Sama-Sama Terbuka

oleh

Sejak tahun 80an Perusahaan Perkebunan Kelapa Sakadau yang kala itu masih di bawah Kabupaten Sanggau. Lebih dari 30 tahun sampai degan saat ini, berbagai persoalan antara pihak perusahaan yang lama maupun yang baru dengan para petani dan pemerintah terus mejadi bom waktu, baik yang sudah tampak maupun yang masih terpendam. <p style="text-align: justify;">“Mengapa sejak tahun 80an sudah masuk ke Sekadau, namun baru sekarang membangun harmonisasi, apakah selama ini banyak maslah dan gejolak namum masih terpendam,”ungkap Yeprai A.Md sekretaris Komisi B DPRD Sekadau saat memimpin jalanya dialog perkebunan sawit bersama stakeholder terkait dan petani, petani sawit di Kabupaten Sekadau.<br /><br />Diakuinya, jika berbicara sawit tidak di pungkir ada pro dan kontra, namun untuk menjamin hal tersebut harus ada saling keterbukaan. Kata-kata “Harmonisasi, di bidang perkebunan”. Diharapkan adanya kerjasama antara pihak dan lembaga swadaya masyarakat yang mengawasi jalanya investasi di bidang  perkebunan sawit di Kabupaten Sekadau.<br /><br />Menurut Yeprai, dengan adanya kerjasama dan keterbukaan semua pihak dalam bidang perkebunan sawit kedepan masalah-masalah yang masih mengendap kiranya dapat di angkat untuk di selesaikan secara bersama. dengan jalan forum rembuk atau dialog untuk menghindari terjadinya aksi-aksi yang dapat merugikan semua pihak.<br /><br />“Dari pada demo atau pemagaran, lebih legowo dan baik jika kita diskusi dan adakan pertemuan serta bertatap muka,”sarannya.<br /><br />Terakhir, Pengurus partai Demokrat ini juga meminta pihak perusahaan dalam berinvestasi selalu mempoehatikan hak dan kewajiban pada masyarakat petani, demikian juga dengan petani mengetahui mana yang menjadi hak dan kewajiban hingga adanya sinergistas antara kedua beah pihak, seperti tujuan yang ingin di capai di dalam diolog yang di fasilitasi Forum Peduli Ibu Pertiwi Kalimantan Barat ini. <strong>(phs)</strong></p>