Pilgub, Jangan Hilangkan Norma Dan Etika Demokrasi

Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat yang pelaksanaanya tidak lama lagi, sudah hangat dibicarakan dikalangan masyarakat, berbagai kalangan mengharapkan agar para calon yang bakalan maju dalam Pilgub nantinya dapat melaksanakan persaingan sehat satu sama yang lain, tanpa menghilangkan norma dan etika berdemokrasi. <p style="text-align: justify;">Hal ini dikemukakan oleh Aliyanto, selaku Ketua GP Ansor Kapuas Hulu, kepada sejumlah Wartawan, Jum’at (27/01/2012).<br /> <br />“Norma dan etika dalam berdemokrasi wajib dijunjung tinggi, sehingga proses demokrasi khususnya di Kalimantan Barat memiliki kualitas, yang pada akhirnya akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas juga,” tegasnya.<br /> <br />Menurut Aliyanto bahwa pada dasarnya masyarakat Kalimantan Barat saat ini sudah pintar, tentunya berangkat dari pengalaman-pengalaman yang lalu bagaimana proses pesta demokrasi yang baik, masyarakat sudah bisa mengetahui mana kira-kira pemimpin yang layak untuk memajukan Kalimantan Barat, masyarakat tidak akan bisa dibodoh-bodohi lagi, mesti ada pemimpin yang bisa menghantarkan Kal-bar lebih baik lagi. <br /><br />“Kalau Saya dalam pemilihan Pilgub masyarakat sudah pintar, ini dari pengalaman yang sudah pernah terjadi, kalaupun ada yang ngasi uang, abil uangnya jangan pilih orangnya,”ungkapnya. <br /><br />Yang lebihj penting menurut Aliyanto, bahwa para balon yang melaju ke Pilgub mendatang hendaknya dapat melaksanakan perang visi dan misi, harus bisa meyakinkan kemasyarakat bahwa visi dan misinya dapat membawa perubahan dan kemajuan di Provinsi Kalimatan Barat dan yang lebih utama yaitu kesejahteraan masyarakat harus diperhatikan. <br /><br />“Jangan mengandalkan money politik, tetapi bertarungklah dalam visi dan misi maka masyarakat akan menilai siapa yang pantas memimpin Kal-bar kedepab,” jelasnya.<br /> <br />Selain itu, Aliyanto juga menghimbau agar seluruh masyarakat yang ada di Kalimatan Barat untuk tidak menjadika perbedaan sebagai pemecah persatuan dan kesatuan yang selama ini telah terbangun, tetapi hendaknya perbedaan tersebut dijadikan alat pemersatu dalam menentukan pemimpin Kal-bar yang berkualitas tanpa memandang suku,ras, golonga dan agamanya. <br /><br />Siapapun yang dianggap layak memimpin Kal-bar itulah pemimpin Kal-bar yang bisa diakui oleh seluruh masyarakat yang ada,selain itu pemimpin juga harus dapat mengutamakan kepentingan masyarakatnya dibandingkan kepentingan politik dan golongan.<br /> <br />“Tentunya Kita semua mengharapkan agar siapapun pemimpin Kal-bar kedepan asalkan mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan pada masyarakat, perbedaan itu bukan sesuatu yang harus diperdebatkan, justru perbedaan yang Kita miliki ini mesti dijadikan pemersatu dalam menentukan pemimpin yang benar-benar berkualitas,” tandasnya.<strong> (phs)</strong></p>