Pimpinan DPRD Kalsel "Sulit" Atur Anggota

oleh
oleh

Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengaku sulit mengatur anggota yang berjumlah 51 orang berasal dari 11 partai politik, tersebar pada empat komisi dan beberapa alat kelengkapan dewan lainnya. <p style="text-align: justify;">Wakil Ketua DPRD Kalsel Fathurrahman S PdI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Senin, mengatakan pihaknya mengaku kesulitan tersebut saat ditanya wartawan yang bertugas meliput di lembaga legislatif itu, Senin.<br /><br />Pengakuan itu terkait dengan banyaknya anggota legislatif tingkat provinsi tersebut yang tak nampak di "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel), sementara yang bersangkutan tidak melakukan kunjungan kerja keluar daerah.<br /><br />Seperti kejadian yang terulang kembali saat Komisi IV bidang kesra serta Komisi I bidang hukum dan pemerintahan melakukan kunjungan kerja keluarga daerah, pada 12 Maret 2012, banyak anggota dewan yang tak datang ke Rumah Banjar.<br /><br />Wakil rakyat Kalsel yang tak nampak di Rumah Banjar dari Komisi II bidang ekonomi dan keuangan serta Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur, yang kunjungan kerja mereka itu keluar daerah, dijadwalkan mulai 13 Maret 2012.<br /><br />Pimpinan DPRD Kalsel termuda itu, menerangkan, pada Maret 2012, anggotanya kembali melakukan kunjungan kerja keluar daerah sebanyak dua kali, sesuai keputusan rapat Badan Musyawarah (Banmus) dewan setempat.<br /><br />Namun kunjungan kerja keluar daerah itu tidak serempak dalam waktu bersamaan, tapi secara bergiliran, guna menghindari agar Rumah Banjar jangan sampai kosong anggota dewan, tandasnya, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Iqbal Yudianoor dari Demokrat.<br /><br />"Tapi kalau kenyataan, ternyata Rumah Banjar tetap kosong, mau apa lagi? Karena kesepakatan bersama, kunjungan kerja keluar daerah secara bergiliran, dengan harapan Rumah Banjar jangan sampai kosong anggota dewannya," lanjutnya.<br /><br />"Pada prinsipnya, pimpinan dewan tak mungkin mengatur anggota, kecuali hanya berharap kesadaran untuk mematuhi kesepakatan bersama," demikian Fathurrahman.<br /><br />Anggota DPRD Kalsel yang tak melakukan kunjungan kerja keluar daerah dan muncul ke Rumah Banjar, hingga siang hari antara lain, Hermansyah, Habib Hasan, H Puar Junaidi, HM Rafi’e Muksin dan Rudiansyah.<br /><br />Berdasarkan hasil rapat Banmus DPRD Kalsel, yang tertuang dalam keputusan pimpinan dewan tersebut, untuk kunjungan kerja ke luar daerah bagi komisi-komisinya, dijadwalkan 11 – 16 Maret 2012 dan keberangkatan secara begiliran.<br /><br />Selain itu, rencana kunjungan kerja keluar daerah Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalsel yang membahas dua buah Raperda atas usul eksekutif/pemerintah provinsi (Pemprov), dijadwalkan 20 – 23 Maret 2012, yang keberangkatannya secara bergilir pula.<br /><br />Untuk kunjungan kerja keluar daerah komisi-komisi DPRD Kalsel yang pertama Komisi IV bidang kesra, diketuai H Ansor Ramadlan dari Partai Persatuan Pembangunan, tujuan Jakarta dengan sasaran utama Arsip dan Perpustakaan Nasional, 11 – 13 Maret 2012.<br /><br />Kemudian Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel, yang diketuai Safaruddin dari Partai Demokrat ke Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan fokus berkaitan dengan perlengkapan dan aset daerah, dijadwalkan 12 – 14 Maret 2012.<br /><br />Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel yang diketuai Muhammad Ihsanudin dari Partai Keadilan Sejahtera, kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat (Jabar), dengan fokus studi banding mengenai peternakan, 13 – 15 Maret 20012.<br /><br />Sedangkan Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel yang diketuai H Puar Junaidi dari Partai Golkar, kunjungan kerja ke Jakarta, dengan tujuan utama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 14 – 16 Maret 2012.<strong> (phs/Ant)</strong></p>