Penjabat Gubernur Kalimantan Tengah Hadi Prabowo meminta Pemerintah Pusat segera mengucurkan anggaran untuk menanggulangi kabut asap di daerah ini. <p style="text-align: justify;">"Kita sudah menunggu tapi belum turun. Kemarin informasinya anggaran Rp3,11 miliar dikucurkan Pemerintah Pusat, tetapi nyatanya sampai hari ini (Selasa) belum turun," kata Hadi di Palangka Raya, Selasa.<br /><br />Orang nomor satu di provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai" ini menegaskan telah mengerahkan segala upaya yang ada dalam menanggulangi kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan.<br /><br />Dia mengatakan telah menggunakan dana dari anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng hingga dana tak terduga, namun jumlahnya relatif sangat kecil sehingga tidak mencukupi.<br /><br />"Kami meminta pusat mengucurkan anggaran penanggulangan kabut asap. Kondisi personel pemadam kebakaran lahan dan hutan sudah sangat menyedihkan," katanya.<br /><br />Sebelumnya, Asisten IV Sekda Pemprov Kalteng Susie mengatakan besaran angaran yang diusulkan untuk Tanggap Darurat Asap akibat kebakaran lahan dan hutan sebesar Rp23 miliar.<br /><br />Usulan anggaran tersebut dipergunakan untuk kepentingan dan kegiatan yang dilakukan Pemprov bersama 10 kabupaten di Kalteng dengan melihat wilayah terjadi kebakaran hutan dan lahan.<br /><br />"Dana sebesar Rp23 miliar itu nantinya untuk Pemprov Rp9 miliar, dan Rp14 miliar lainnya akan dibagikan kepada 10 kabupaten yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan," ucap Susie.<br /><br />Sebanyak 10 kabupaten yang akan mendapatkan dana Tanggap Darurat dari Pemerintah Pusat tersebut yakni Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Lamandau, Barito Timur, Barito Utara, Pulang Pisau, Murung Raya dan Katingan.<br /><br />Sedangkan untuk rincian penggunaan Rp23 miliar tersebut diantaranya operasional Posko Siaga Darurat Bencana, operasional pemadaman di lapangan seperti pembelian bahan bakar minyak dan konsumsi petugas, dan pengadaan venom (sejenis water tank).<br /><br />"Anggaran itu juga untuk pengadaan masker petugas lapangan, sewa kendaraan operasional roda empat dan juga untuk operasional TNI/Polri," demikian Susie. (das/ant)</p>
