PKBNR : Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Terlambat

oleh

Fraksi Partai Kebangkitan Bintang Nurani Rakyat (PKBNR) DPRD Kalimantan Selatan menilai, pengajuan Raperda perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan di provinsi itu terlambat. <p style="text-align: justify;">Penilaian fraksi gabungan itu disampaikan dalam pemandangan umum terhadap Raperda perlindugan lahan pertanian tersebut, pada rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin wakil ketuanya H Riswandi, di Banjarmasin, Jumat.<br /><br />Semestinya, menurut fraksi gabungan yang terdiri Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang dan Partai Hati Nurani Rakyat itu, pengajuan Raperda tersebut, setidaknya sejak dua dasa warsa lalu.<br /><br />"Karena dalam kurun waktu dua dasar warsa belakangan, sudah banyak alih fungsi lahan pertanian, baik untuk permukiman maupun pertokoan/pergudangan dan lainnya," lanjut Fraksi PKBNR itu melalui juru bicaranya Ilmi dari PKB.<br /><br />Fraksi PKBNR DPRD Kalsel yang diketuai Abdul Latif Hanafiah, menyarankan, untuk melindungi lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, kawasan tersebut perlu masuk cagar alam.<br /><br />"Kalau sudah masuk cagar malam, sulit untuk mengalihfungsikan lahan pertanian tanaman pangan tersebut. Jika ada yang mengalihfungsikan, maka akan berhadapan dengan hukum," tandas wakil rakyat dari PKB, PBB dan Hanura itu.<br /><br />Sementara itu, Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR) DPRD Kalsel yang diketuai Riduansyah menyatakan, menyambut positif dan mendukung atas pengajuan Raperda perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan tersebut.<br /><br />"Kami Fraksi PBR sangat mendukung pengajuan Raperda perlindungan lahan pertanian tersebut sebagai salah satu upaya mempertahankan ketahanan pangan, guna pemenuhan kebutuhan bersama," tandasnya melalui juru bicaranya Ahmad Sahal.<br /><br />"Apalagi Kalsel sekarang berada pada peringat 10 nasional sebagai penyangga ketahanan pangan. Peringkat tersebut minimal kita pertahankan, dan kalu bisa kita tingkatkan," demikian wakil rakyat PBR.<br /><br />Dalam rapat paripurna yang dihadiri Sekdaprov Kalsel HM Arsyadie mewakili gubernurnya itu, juga penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan terhadap Raperda pengelolaan ternak bantuandi provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut. <strong>(das/ant)</strong></p>