PKR Belum Sampai di Mendagri

oleh

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fawzi mengatakan, hingga tahun 2011 ini pengajuan Provinsi Kapuas Raya (PKR). Yang merupakan provinsi pemekaran dari provinsi Kalimantan Barat belum masuk di meja kerjanya, sehingga belum pernah diagendakan dalam pembahasan bersama DPR RI. <p style="text-align: justify;">Hal tersebut diungkapkan Gamawan Fawzi, ketika dikonfirmasi, Rabu (1/6) saat mengunjungi perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau. Bahkan dirinya menyatakan belum mengetahui jika ada pengajuan dari lima kabupaten di timur Kalimantan Barat yang ingin membentuk provinsi baru yang diberi nama Provinsi Kapuas Raya.<br /><br />“Sejauh ini belum ada pengajuan yang masuk di meja kerja saya terkait provinsi itu (Provinsi Kapuas Raya-red), tapi boleh-boleh saja jika ada yang mengajukan itu. Hanya saja tentunya harus sesuai dengan persyaratan yang ada jika hendak mengajukan untuk memekarkan wilayah menjadi provinsi baru,” ungkap Gamawab Fauzi.<br /><br />Ketika dipertanyakan apakah berkas-berkas PKR yang ada di komisi II DPR RI sejak sekitar enam tahun yang lalu, Gamawan Mengatakan tidak tahu menahu hal tersebut. Dan jika memang berkas tersebut ada maka pihaknya berarti hanya bisa menunggu apa yang sudah dilakukan pihak DPR RI terkait provinsi dimaksud.<br /><br />“Ya kalau memang sudah ada di DPR RI ya kita tunggu saja prosesnya,” ungkap menteri dalam negeri Gamawan Fawzi singkat.<br /><br />Hal senada dikatakan mendagri ketika dikonfirmasi terkait pengajuan pemekaran dua kabupaten di Kabupaten Sanggau masing-masing Kabupaten Tayan dan Kabupaten Sekayam Raya. Dirinya mengatakan belum mengetahui sama sekali terkait pengajuan dua kabupaten tersebut hingga saat ini sehingga enggan berkomentar banyak.<br /><br />“Kita saat ini hanya konsentrasi dengan pembangunan Bandar Entikong Jaya (BEJ) karena akan berpengaruh besar pada proses kemajuan wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Mengingat wilayah perbatasan merupakan beranda terdepan bangsa Indonesia sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih,” tandasnya.<br /><br />Seperti diketahui pengajuan Provinsi Kapuas Raya (PKR) merupakan pengajuan pemekaran yang dilakukan oleh lima kabupaten yang berada di wilayah timur Kalbar. Masing-masing Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu. Dan sudah diajukan sejak tahun 2004 silam.<br /><br />Kelima kabupaten yang mengajukan pemekaran provinsi menjadi Provinsi Kapuas Raya tersebut keseluruhan sudah menyepekati ibukota dari provinsi yang baru dibentuk tersebut di Kota Sintang. Beberapa kali pihak DPR RI juga sudah datang ke wilayah ini, dan menyatakan bahwa seluruh persyaratan teknis PKR sudah tidak ada masalah tinggal menunggu diparipurnakan oleh lembaga DPR RI tersebut.<br /><br />Beberapa kali koordinator pemekaran Provinsi Kapuas Raya yang juga bupati Sintang Milton Crosby mengatakan, bahwa semua berkas provinsi baru tersebut sudah lengkap. Selain itu PKR sudah masuk dalam agenda pembahasan komisi II DPR RI yang khusus menangani masalah pemekaran daerah di seluruh Indonesia.<br /><br />Hal senada dikatakan oleh anggota DPR RI asal Kalbar H Sukiman ketika berkunjung ke Sanggau belum lama ini, dirinya menegaskan bahwa sudah tidak ada kendala yang perlu diragukan terkait proses pemekaran Provinsi Kapuas Raya tersebut. Karena hanya tinggal tiga berkas saja yang hingga kini belum dilengkapi oleh panitia pemekaran.<br /><br />Tiga berkas tersebut menurutnya masing-masing persetujuan gubernur pengalokasian anggaran untuk dua tahun berjalan provinsi pemekaran, persetujuan pengalokasian sejumlah dana untuk pemilukada pertama provinsi baru. Dan yang terakhir adalah persetujuan pembagian aset dari provinsi induk kepada provinsi pemekaran.<br /><br />“Secara luas wilayah PKR sudah sangat layak untuk dimekarkan, karena pemekaran ini dimaksudkan untuk memperpendek rentan kendali pemerintahan. Yang selama ini harus ke Pontianak bisa lebih dekat karena ibukota terletak di Kabupaten Sintang yang lebih dekat jika ditempuh dari empat kabupaten yang mengajukan pemekaran,” tandas Sukiman belum lama ini.  <strong>(phs)</strong></p>