PKR Tak Terwujud, Timur Kalbar “Terjajah”

oleh

Berita tentang tidak masuknya provinsi Kapuas Raya sebagai salah satu agenda yang akan dibahas dalam sidang paripurna istimewa DPR RI berkenaan dengan RUU inisiatif pembentukan daerah otonom baru di Indonesia adalah kabar duka bagi masyarakat wilayah timur Kalbar. <p style="text-align: justify;">Sebab bukan rahasia lagi, terbentuknya provinsi Kapuas Raya yag telah dirintis sejak 2001 lalu sudah dinanti-nanti oleh masyarakat di wilayah timur Kalbar. <br /><br />Terbentuknya provinsi baru di wilayah timur Kalbar ini diharapkan akan memberikan warna dan perubahan yang lebih baik dalam berbagai aspek pembangunan di 5 kabupaten pengusung. Banyak kalangan yang menyayangkan hal ini. Karena menghambat pembentukan provinsi Kapuas Raya diartikan sama dengan membiarkan masyarakat timur Kalbar tetap “terjajah”.<br /><br />“Kita ini sampai saat ini masih terjajah. Terjajah dalam hal infrastruktur, terjajah dalam hal ekonomi dan terjajahh dari hak-hak untuk menikmati pembangunan dan kemerdekaan seperti masyarakat lain di negara ini,”ungkap Pranseda, salah satu anggota DPRD Sintang yang mengaku menyesalkan tidak masuknya PKR dalam pembahasan RUU inisiatif DPRI pada April ini. <br /><br />Tak terbayangkan menurutnya perjuangan yang dilakukan oleh banyak kalangan di lima kabupaten wilayah timur ini terbayar lunas dengan kekecewaan. <br />Ditempat terpisah, pemerhati social Viktor Emanuel menegaskan bahwa tidak masuknya PKR dalam materi yang akan dibahas DPR RI jelas karena ada factor penghambatnya. Bukti penghambat terhadap pemekaran Kapuas Raya adalah ditahannya surat bupati Sintang Milton Crosby selaku koordinator pemekaran oleh ketua DPRD Kalbar Minsen selama kurang lebih 1,8 bulan.<br /><br />“Apa pun jenis substansi yang namanya surat masuk ke DPRD  itu harus direspon. Disinilah letak wujud fungsi aspirasi lembaga itu sebagai wakil rakyat. Kalau memang faktanya begitu, jelas ini menjadi preseden buruk lembaga yang mewakili rakyat. Jangan-janga banyak surat yang masuk ke lembaga dewan yang terhormat itu, tapi nasibnya sama pula dengan surat PKR ini,”jelasnya.<br /><br />Meski tidak mau dinyatakan membela, dosen fakultas hukum Universitas Kapuas ini mengatakan bahwa langkah tim pemekaran PKR dalam hal ini koordinatornya Milton Crosby menurutya sudah sesuai dengan prosedur. Telah terbukti pula bahwa moratorium pemekaran yang kerap dijadikan alasan tidak menjadi masalah. Buktinya ada 19 daerah otonom baru yang akan dibentuk dan sedang dibahas oleh DPR RI.<br /><br />“PKR ini sudah diperjuangkan jauh sebelum Pilgub 2012, bahkan sebelum pemilihan gubernur tahun 2007 lalu. Lalu kenapa ini dibuat jadi seperti ini. mestinya pemerintah provinsi membuat kebijakan yang populis dan santun serta beretika,”tegasnya. <br /><br />Jikapun dari pihak ketua DPRD Kalbar Minsen yang notabene dari partai PDIP mengatakan bahwa surat tersebut salah alamat atau ada kesalahan administrasi karena menggunakan kop surat bupati Sintang, maka menurutnya pastilah ada penjelasannya.<br /> <br />Mestinya juga menurutnya ketika tahu surat itu salah, segera dilakukan pemberitahuan untuk dilakukan perbaikan. Namun yang terjadi, surat yang penting dan menyangkut kehidupan sekitar 1,2 juta jiwa di wilayah timur Kalbar itu justru dibekap selama hampir 2 tahun.<br /><br />“Mestinya apa yang menjadi kendala pada proses pemekaran PKR, apakah itu administrasi, politik, keamanan atau hal lainnya harus disampaikan dengan surat juga. Karena tim pemekaran juga menyampaikannya melalui surat. Kalau kendalanya masalah politik, harus dijelaskan pula apa sebenarnya komitmen politik yang berkepentingan sehingga menghambat PKR. Selama ini pemerintah provinsi dalam hal ini tentu saja gubernur kesannya hanya membuat statemen pencitaraan politik saja, padahal yang diperlukan masyarakat adalah transparansi,”tegasnya. <br /><br />Analisa lain disampaikan oleh Heri, salah satu anak muda Sintang yang melihat hal ini sebagai akal-akaln politik jelang pilgub 2012 ini. Menurutnya terkait surat tentang PKR yang dimunculkan oleh partai Golkar ini sudah sejak 2009 lalu dibahas dan dimunculkan ke media. Bahkan saat itu menurutnya koordinator pemekaran PKR melalui media telah menjelaskan mengapa surat yang dikirim menggunakan kop bupati Sintang.<br /> <br />“Ini hanya akal-akalan saja. Biasa, mengejar popularitas jelang pilgub 2012 dan pileg 2014 mendatang,”pungkasnya. <strong>(ek/ast)  </strong></p>