PLB "Jasa" Masuk Kawasan Hutan Lindung

oleh

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat menyatakan Pos Lintas Batas "Jasa" di Kabupaten Sintang masuk dalam kawasan hutan lindung. <p style="text-align: justify;">"Sesuai dengan hasil tim terpadu bahwa daerahnya terlalu terjal dengan kemiringan mencapai 40 persen dan berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat Jakius Sinyor di Pontianak, Jumat.<br /><br />Jakius menjelaskan, karena lokasi PLB Jasa yang saat ini diperkirakan tidak akan dapat digunakan, maka pemerintah provinsi menyerahkan hal tersebut kepada pemerintah kabupaten setempat.<br /><br />"Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Bupati Sintang, untuk mencarikan lokasi baru yang dapat dijadikan sebagai lokasi PLB baru," jelas Jakius.<br /><br />Namun, kata dia, tentunya lokasi baru tersebut harus disesuaikan dengan lokasi perbatasan di wilayah Malaysia juga.<br /><br />"Nah, itu harus disamakan dahulu. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada kabupaten," kata Jakius.<br /><br />Meski pun penentuan lokasi PLB yang baru diserahkan kepada pemerintah kabupaten, namun hal tersebut menurut Jakius tetap menjadi keputusan pemerintah pusat.<br /><br />"Saat ini dari pemerintah kabupaten harus menyiapkan minimal 100 hektare lahan pengganti, nah jika belum ada maka PLB Jasa ditiadakan, berarti Kalbar baru hanya memiliki empat pintu masuk saja," jelas Jakius.<br /><br />Untuk lokasi PLB baru tersebut, Jakius menyarankan agar pemerintah kabupaten mencarikan ke lokasi yang datar.<br /><br />"Kami pun akan menyiapkan anggaran untuk membantu pembebasan lahan bagi lokasi PLB baru tersebut," jelas Jakius.<br /><br />Begitu pula dengan pelaksanaan negosiasi untuk pembebasan lahan bagi jalan akses ke lokasi, misalnya saja dari jalan Tayan-Sosok-Sanggau.<br /><br />"Kami sudah menyiapkan itu, saat ini sudah dibebaskan dan sambil berjalan lah. Paling tidak jalan diperlebar untuk menuju ke lokasi," kata Jakius.<br /><br />Sebelumnya, Gubernur Kalbar Cornelis mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim terpadu untuk penataan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang menemukan bahwa tata ruang Kabupaten Sintang tidak dapat dipakai karena separuh kawasan Pos Lintas Batas (PLB) Jasa yang berada di kabupaten itu masuk dalam kawasan hutan lindung.<br /><br />"Nah itu harus digeser, tetapi kewenangan untuk membuka dan menutup PLB merupakan kewenangan pemerintah pusat. Jadi, urusannya antara menteri luar negeri ke dua negara yang berbatasan. Nah, kita hanya menentukan lokasi saja," ungkap Gubernur Cornelis. <strong>(phs/Ant)</strong></p>