Home / Tak Berkategori

PLN Diminta Klarifikasi Loket Tanpa Jasa Bank

Admin - Jurnalis

Rabu, 2 Februari 2011 - 12:50 WIB

URL berhasil dicopy

PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Tengah diminta mengklarifikasi atau memberi penjelasan mengenai pembayaran rekening listrik lewat loket tanpa menggunakan jasa perbankan. Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel H Puar Junaidi di Banjarmasin, Rabu (02/02/2011), terkait masalah pungutan administrasi bank pada rekening litrik, yang masih menjadi keluhan masyarakat. Karena menurut mantan Ketua Komisi A (kini I) bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel itu, selain belum ada kejalasan loket mana saja yang langsung dikelola PLN, juga bisa dikatakan pungutan liar dan berpotensi korupsi. Oleh sebab itu, PLN harus memberitahu secara rinci dan terbuka dalam media massa, loket-loket pembayaran rekening listrik yang langsung dia kelola dan memalui jasa perbankan, saran Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel tersebut. Pasalnya dengan cara kerja PLN seperti selama ini, terutama yang berhubungan pembayaran rekening listrik, dikhawatirkan terjadi pembodohan masyarakat dan permainan yang bisa mengarah kepada korupsi, kata Puar. Sebelumnya Deputi Manajer Komunikasi dan Hukum PT PLN Kalselteng Sucahyono menyatakan, perusahaannya tidak memungut biaya administrasi bank yang dikenakan kepada pelanggan yang melakukan pembayaran rekening listrik secara online. "PLN sama sekali tidak menikmati pungutan administrasi itu tetapi yang menikmati adalah bank," tandasnya, Jumat (28/01/2011), yang dikutip sejumlah koran dan terbit Sabtu (29/01/2011). Besaran pungutan administrasi bank yang dikenakan terhadap setiap pelanggan PLN apabila membayar tagihan rekening listrik melalui loket "Payment Point Online Bank" (PPOB) sebesar Rp 1.600. Menurut dia, sistem pembayaran tagihan secara online itu dilakukan atas kerja sama sejumlah bank dengan loket yang disiapkan di tempat-tempat tertentu seperti toko atau mini market maupun tempat lainnya Disebutkan, perbankan yang membuka sistem pembayaran rekening listrik secara online adalah Bank BNI, BRI, Bukopin dan Bank Mandiri serta Kantor Pos. "Jadi, kerja sama yang terjalin adalah antara bank dengan pengelola tempat atau loket itu termasuk besaran pungutan administrasi ditetapkan bank atas jasa melalui sistem itu," kata Sucahyono Kemudian dalam keterangannya kepada pers belakangan ini, Humas PLN Kalselteng, Bambang membantah, kalau ada tuduhan pungutan administrasi bank pada rekening listrik sebagai pungutan liar. "Mungkin masyarakat salah persepsi, mereka yang membayar di loket samping kantor PLN Banjarmasin sama dengan loket PLN sendiri, padahal itu dikelola atas kerja sama dengan bank," tandasnya. (phs/Ant)