Perusahaan Listrik Negara (PLN)wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk daerah terpencil atau di pulau-pulau yang sulit terjangkau pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). <p style="text-align: justify;">Hal tersebut disampaikan Manager Bidang Niaga Pelayanan Masyarakat PLN wilayah Kalsel dan Kalimantan Tengah, Syawaludin Sofyan, di Banjarmasin, Senin, pada seminar dan rapat tahunan bidang ilmu MIPA untuk Perguruan Tinggi Negeri seluruh Indonesia.<br /><br />Pada seminar dengan tema "Optimalisasi Energi Untuk Kemakmuran Negeri" itu, Syawaludin mengatakan, pada 2011 PLN Kalsel menargetkan terbangunnya PLTS di lima pulau di Kalsel.<br /><br />Ke lima pulau tersebut masing-masing, Pulau Maradapan, Kerasian, Muara Batuan atau Tanjung Nyiur, Kerumputan dan Kerayaan, masing-masing di Kabupaten Kotabaru Kalsel.<br /><br />Menurut dia, program pembangunan PLTS tersebut merupakan realiasi program pemerintah pusat yang akan mengembangkan 1.000 PLTS di seluruh Indonesia untuk program 2011 hingga 2015.<br /><br />Pengembangan PLTS tersebut, kata dia, sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan energi terutama untuk daerah yang sulit dijangkau dari ibukota provinsi maupun kabupaten.<br /><br />Menurut dia, saat ini, ketersediaan listrik Kalsel dan Kalteng sebesar 282 megawatt, sedangkan kebutuhan pada saat beban puncak sebesar 312 megawatt.<br /><br />Kondisi tersebut, tambah dia, membuat daya listrik kedua provinsi pada saat beban puncak mengalami devisit hingga 40 megawatt, sehingga pada saat itu, industri harus keluar dari sistem.<br /><br />"Terpaksa pada saat beban puncak industri harus keluar dari sistem dan menyiapkan energi sendiri untuk produksinya," katanya.<br /><br />Namun demikian, tambah dia, pada Agustus dan akhir tahun 2011 PLTU Asam-Asam pembangkit III dan IV yang kini sedang dalam proses penyelesaian siap dioperasionalkan.<br /><br />Dengan dioperasionalkannya dua pembangkit tersebut, maka PLN Kalsel dan Kalteng mendapatkan tambahan daya hingga 120 megawatt, diharapkan pada saat itu krisis energi bisa diantisipasi.<br /><br />Selain itu, kata dia, PLN juga terus melakukan gerakan hemat energi kepada masyarakat untuk mengurangi beban subsidi pemerintah.<br /><br />Menurut Syawal, biaya pokok pengadaan listrik untuk sektor Barito sebesar Rp1.300 per kwh. Sedangkan untuk seluruh pembangkit yaitu transmisi sebesar Rp1.320/kwh, distribusi Rp1.635/kwh, seharusnya daya listrik yang harus dijual ke masyarakat Rp1.740/kwh.<br /><br />"Tetapi yang dibayar masyarakat hanya sekitar Rp700 per kwh sehingga pemerintah harus memberikan subsidi hingga Rp1.000 per kwh," kata Syawal di hadapan ratusan akademisi dari seluruh pergurun tinggi ternama di Indonesia.<br /><br />Seminar bakal diselenggarakan selama dua hari dengan pokok pembahasan tentang pembangunan energi di Kalsel khususnya dan di Indonesia umumnya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
