PT PLN Wilayah Kalimantan Barat mengakui tingginya angka piutang cukup mengganggu "cash flow" di sektor keuangan perusahaan sehingga butuh peran masyarakat agar peduli terhadap kewajiban sebagai pelanggan. <p style="text-align: justify;">Manajer Keuangan PLN Wilayah Kalbar, Gitut Haryoko saat dihubungi di Pontianak, Sabtu mengatakan, angka piutang PLN sekitar 20 persen dibanding pendapatan bulanan.<br /><br />"Pendapatan PLN perbulan rata-rata Rp84 miliar, tetapi piutang per bulan sekitar Rp24 miliar," kata Gitut Haryoko.<br /><br />Ia mengungkapkan, sebagian besar piutang atau utang yang belum dibayar kepada PLN tersebut dari kalangan umum. Ia mencontohkan per November 2011, sekitar Rp20,36 miliar utang dari kalangan umum.<br /><br />Sedangkan pihak lain misalnya TNI/Polri, instansi vertikal, Pemda maupun BUMN/BUMD.<br /><br />General Manajer PLN Wilayah Kalbar, Daniel S Bangun mengatakan, untuk piutang PLN di TNI/Polri, sudah dilunasi.<br /><br />Gitut Haryoko menambahkan, masih tingginya kalangan umum yang belum membayar utang ke PLN mungkin karena budaya masyarakat yang rendah.<br /><br />"Mungkin mereka menganggap PLN milik negara," ujarnya. Selain itu, lanjut dia, PLN dianggap masih sering melakukan pemadaman sehingga masyarakat menunda pembayaran.<br /><br />"Tetapi kita tetap berusaha agar pemadaman berkurang, supaya tidak menjadi alasan tidak membayar," kata Gitut Haryoko.<br /><br />PLN Kalbar sendiri masih disubsidi sebesar Rp1,7 triliun untuk memenuhi biaya operasional sepanjang tahun ini.<br /><br />Biaya operasional tinggi karena PLN harus memenuhi kebutuhan BBM untuk mesin pembangkit listrik yang dikelola di Kalbar. <strong>(phs/Ant)</strong></p>















