Pemerintah Kabupaten Sintang diminta segera menyikapi polemik terkait tidak bisa ditampungnya buah sawit dari petani oleh Pabrik Mimyak Kelapa Sawit (PMKS) PT Sinar Dinamika Kapuas (SDK) agar tidak berkepanjangan dan merugikan petani. <p style="text-align: justify;">“Ini perlu segera disikapi karena bagaimanapun petani kelapa sawit di wilayah Sungai Tebelian dan Tempunak yang masuk dalam wilayah Investasi PT SDK juga butuh penghasilan, ada sekitar 7500 kapling lahan yang sawitnya tidak bisa terjual,” ujar Usmandy S, Ketua Fraksi Kerakyatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang kemarin<br /><br />Menurutnya jika tidak segera disikapi tentunya akan menimbulkan keresahan di masyarakat dan bisa mengganggu perekonomian daerah.<br /><br />“Bagaimana tidak resah kalau buah sawit hasil dari kebun petani tidak bisa dijual dan tidak ada solusi mau dijual kemana, belum lagi pengaruh pada ekonomi, dengan tidak ada atau berkurangnya penghasilan tentunya akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat,” tukasnya.<br /><br />Dia mengaku prihatin dengan kondisi tersbut karena sudah beberapa bulan terakhir petani sawit di dua kecamatan di Kabupaten Sintang yang masuk dalam wilayah PT SDK terombang-ambing tanpa solusi.<br /><br />“Pemerintah dan perusahaan bersama KUD harus duduk satu meja untuk mencari solusi, jangan sampai ini jadi masalah berkepanjangan,” tukasnya.<br /><br />Apalagi kata dia pada 9 Oktober lalu perusahaan ada mengirimi Koperasi Unit Desa (KUD) tempat petani sawit bernaung selembar surat yang isinya cukup mengejutkan dimana pada surat bernomor 076/SPM-CRM/SDK I/UM/X/2012 perihal penerimaan TBS di PMKS-SDK dengan alasan kondisi tangki CPO hamper penuh dan sungai mengalami pendangkalan akibat kemarau sehingga PMKS SDK tidak menerima TBS terhitung tanggal 12 Oktober 2012 hingga ada informasi lebih lanjut dari pihak manajemen perusahaan dan diharapkan kegiatan panen dapat dikontrol atau dihentikan.<br /><br />“Penghentian ini tanpa solusi yang jelas, bagaimana mau mengontrol atau menghentikan karena sawit tumbuhan yang hidup dan kapanpun bisa berproduksi, kalau menghentikan panen berarti sama saja menghentikan penghasilan masyarakat,” tukasnya.<br /><br />Semestinya lanjut dia sebuah investasi perkebunan kelapa sawit sudah memperhitungkan kebutuhan pabrik pengolahan dengan melihat luasan lahan dan kapasitas produksi.<br /><br />“Kan tidak mungkin bangun kebun dan pabrik tapi tidak memperhitungkan semuanya, artinya ketika membangun kebun dan pabrik perusahaan sudah memperhitungkan potensi volume panen sehingga bisa tertampung pabrik, kalau seperti ini sama saja menyusahkan masyarakat,” tegasnya.<br /><br />Dia mengaku heran mengapa kondisi seperti ini baru terjadi sekarang dan mulai berkepanjangan sementara beberapa waktu sebelumnya tidak sampai lama seperti ini.<br /><br />“Apa karena sekarang kebun sudah sepenuhnya milik petani sehingga kurang mendapatkan prioritas perusahaan, semestinya hal itu tidak terjadi jika perusahaan benar-benar sererius berinvestasi,” ucapnya.<br /><br />Dengan kondisi tersebut dia meminta bupati segera bersikap, setidaknya ada solusi yang ditawarkan perusahaan bersama pemerintah agar buah sawit hasil panen petani bisa terjual.<br /><br />“Mestinya petani dikasi kelonggaran juga untuk menjual hasil dan kelonggaran itu harus menjadi kesepakatan bersama perusahaan dan petani yang difasilitasi pemerintah, intinya ada solusi jangan sampai masalah jadi berkepanjangan,” ujarnya. <strong>(phs)</strong></p>
