PN Sintang Selesaikan Sisa Perkara Korupsi

oleh

Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan nomor 022/KMA/SK/II/2011 untuk pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi, salah satunya di Kalbar, semua perkara korupsi yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sintang nantinya akan disidangkan di Pontianak. <p style="text-align: justify;">“Jadi kami hanya tinggal menyidangkan sisa perkara yang ada, selanjutnya nanti semua perkara korupsi akan disidangkan di Pengadilan Tipikor di Pontianak,” kata Ramses Pasaribu, Ketua PN Sintang, belum lama ini.<br /><br />Seperti diketahui, beberapa waktu lalu tahapan sidang tiga perkara korupsi di PN Sintang sudah berjalan, empat terdakwa dari kasus air bersih di Batu Buil dan Nanga Pak Melawi sudah mendapatkan vonis dari pengadilan.<br /><br />Ramses mengatakan empat terdakwa yang telah divonis adalah Indra Supriadi dengan vonis, 1 tahun 3 bulan dan denda Rp 50 juta, Simson Mihai dengan vonis dua tahun ditambah denda Rp 50 juta dan membayar uang pengganti. <br /><br />Kemudian ada Surya Dharma yang mendapat vonis satu tahun denda Rp 50 juta dan Amrul yang divonis satu tahun denda Rp 50<br />juta.<br /><br />Sementara untuk perkara di Sintang yang melibatkan tiga terdakwa dalam kasus pembangunan jalan mengkurai pantai hingga kemarin masih menunggu vonis.<br /> <br />“Kalau untuk Indra dan Simson masih ada persidangan lagi di kasus yang berbeda, nantinya proses persidangannya sudah akan mulai dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Pontianak,” imbuhnya.<br /><br />Ia menjelaskan, berdasarkan Keputusan MA tersebut, Pengadilan Tipikor dibentuk di 14 Provinsi dan salah satunya adalah Kalbar pada Pengadilan Negeri Pontianak.<br /><br />“Jadi untuk Pengadilan Tipikor Kalbar di Pontianak, wilayah kerjanya meliputi daerah hukum Provinsi Kalbar,” ucapnya.<br /><br />Untuk pengadilan Tipikor tersebut, berdasarkan struktur yang termaktub dalam Peraturan MA nomor 01 tahun 2010, ia mengatakan dibentuk kepaniteraan pada pengadilan tipikor yaitu untuk register perkara tipikor dengan susunan panitera, wakil panitera, panitera muda hukum dan panitera muda pidana khusus.<br /><br />“Sementara dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tipikor dilakukan oleh majelis berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang,” jelasnya.<br /><br />Untuk hakimnya, ia mengatakan terdiri dari hakim karir dan adhoc dimana jika majelis terdiri dari lima orang, dua dari karir dan titga adhoc, kalau tiga orang satu karir dan dua adhoc.<br /><br />“Ketua majelisnya tetap hakim karir dan untuk adhoc itu bisa dari akademisi maupun praktisi,” jelasnya.<br /><br />Ia mengatakan jika kerugian negara dibawa Rp 50 miliar, maka majelisnya bisa tiga orang hakim.<br /><br />“Kalau lebih dari Rp 50 miliar baru lima orang majelis,” tukasnya. <strong>(phs)</strong></p>