PNS Tetap Dilarang Politik Praktis

oleh
oleh

Salah satu faktor kekuatan yang menjadi harapan bala bantuan pelaksanaan pemilu adalah pegawai negeri sipil (PNS). Tingkat pendidikan dan pengetahuan mereka memadai serta jaringan yang tersebar di seluruh pelosok desa, maka patut diperhitungkan untuk memanfaatkan sumber daya PNS dalam menyukseskan pemilu. <p style="text-align: justify;">Sejarah birokrasi di Indonesia menunjukkan, PNS selalu merupakan obyek politik dari kekuatan partai politik (parpol) dan aktor politik. Jumlahnya yang signifikan dan fungsinya yang strategis selalu menjadi incaran “calon kepala daerah” untuk menguasai dan memanfaatkan PNS dalam aktivitas politik.<br /><br />Provinsi Kalimantan Barat yang pada 20 September 2012 akan menggelar pesta rakyat akbar, juga tidak akan lepas dari persoalan netralitas dari para Abdi Negara ini.<br /><br />Salah satu calon yang sudah santer disebut-sebut maju dalam pemilihan umum kepala daerah Kalimantan Barat adalah Bupati Sintang dua periode Milton Crosby yang berlatar belakang birokrat. Dirinya mengakui jika persoalan “netralitas” PNS dalam Pilkada maupun pemilu lainnya sangatlah “abu-abu”<br /><br />“Harus diakui, terkait dengan persoalan adanya keberpihakan ataupun keinginan netralitas dari PNS dalam pemilu susah untuk dibuktikan,” ujarnya pada kalimantan-news.com, Rabu (21/03/2012).<br /><br />Menurut Milton, Demokrasi dan desentralisasi merupakan dua bentuk semangat era reformasi yang kondisi ini bisa jadi momentum bagi PNS untuk bisa mengantarkan orang-orang terbaiknya sampai pada pucuk-pucuk pimpinan daerah. <br /><br />“Karena PNS juga memiliki hak memilih ataupun dipilih,” ungkapnya.<br /><br />Akan tetapi lanjutnya, mereka yang menyandang predikat PNS dituntut senantiasa netral dalam kancah politik praktis. Netralitas PNS, kata Milton adalah amanah pasal 3 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang juga dijabarkan dalam PP No. 37/2004 yang mengisyaratkan hanya ada dua opsi untuk PNS.<br /><br />“ Pertama, jika sudah bertekad aktif dalam politik praktis, maka harus legowo meninggalkan status PNS dan yang kedua, jika tetap ingin berkiprah mengabdi sebagai PNS, maka harus meninggalkan arena politik,” jelasnya. <br /><br />Ditambahkan, larangan PNS terlibat dalam kancah politik juga tertuang dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan melalui pasal 61 ayat (1) dan pasal 62 PP No. 6/2005, serta Surat Edaran Mendagri nomor 270/4627/sj tertanggal 21 Desember 2009, yang ditujukan kepada gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia agar menata semua jajaran PNS untuk menjaga sikap netralnya dalam pilkada.<br /><br />“Keterlibatan PNS baik secara individu maupun institusional dalam kancah politik praktis, dikhawatirkan akan ada tumpang tindih peran, sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan. Saya sering mengungkapkan hal tersebut pada setiap apel bulanan,” kata Milton.<br /><br />Secara teoritik, wacana  netralitas PNS dalam politik baik politik lokal maupun nasional merupakan tema lama yang selalu aktual untuk dibicarakan. Terlebih di tengah era pilkada langsung selalu ada perkembangan menarik yang terkait dengan peran, posisi dan tanggungjawab PNS.<br /><br />“Jangan juga kita menyalah artikan soal netralitas yang dituntutkan kepada PNS dengan mengisolasi diri, tutup mata, tutup telinga,” kata Bupati Sintang.<br /><br />Terkait dengan Pilkada Gubernur Kalimantan Barat sendiri, Milton tetap mengingatkan hal tersebut khususnya di Kabupaten Sintang. Diingatkannya, PNS yang berpolitik membuat mereka berada dalam situasi dilematis. Karena PNS bukan saja menjadi pelayan masyarakat tapi juga sekaligus aktor politik.<br /><br />“Akibatnya PNS tidak lagi obyektif dalam memberikan pelayanan. secara kelembagaan,  kemungkinan birokrasi akan terpolarisasi kedalam berbagai perpecahan berdasarkan kekuatan dan kepentingan politik,” ingatnya.<br /><br />PNS dituntut bertindak profesional antara menjaga netralitas dalam memberikan pelayanan sekaligus tetap menjunjung loyalitas terhadap atasan, meskipun beda warna politiknya.<br /><br />“Sehingga PNS tidak mudah terbawa arus pusaran politik kepentingan politik atasannya.” pungkasnya. <strong>(*)</strong></p>