Kepolisian Daerah Kalimantan Barat akan menempatkan minimal dua personel polisi untuk menjaga setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjelang rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi pada April 2012. <p style="text-align: justify;">"Penempatan personel polisi guna mengantisipasi melonjaknya permintaan BBM di SPBU menjelang kenaikan harga BBM bersubsidi, April mendatang," kata Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Ajun Komisaris Besar (Pol) Mukson Munandar di Pontianak, Rabu.<br /><br />Ia menjelaskan, penempatan itu guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan SPBU dan mengatur lalu lintas di kawasan SPBU yang ada di Kalbar.<br /><br />Mukson mengimbau, masyarakat tidak panik sehingga melakukan pembelian BBM dengan jumlah banyak, serta menimbun BBM akibatnya stok BBM di SPBU menjadi habis.<br /><br />"Kami akan melakukan pengawasan dan menangkap spekulan yang berusaha memanfaatkan momen kenaikan harga BBM dengan menimbun BBM bersubsidi untuk dijual kembali pada saat pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM," ujarnya.<br /><br />Sebelumnya, Sales Representative PT Pertamina Wilayah V Kalbar, John Haidir menyatakan, hingga saat ini stok bahan bakar minyak (BBM) di provinsi itu dalam kategori aman menjelang rencana kenaikan BBM bersubsidi pada April 2012.<br /><br />"Masyarakat tidak perlu khawatir atau panik dengan memborong BBM jenis premium maupun solar bersubsidi karena stok dalam kategori aman," ujarnya.<br /><br />Ia menjelaskan, stok premium dan solar aman hingga beberapa hari ke depan. "Kapal selalu datang bergantian membawa pasokan BBM ke Kalbar," ujarnya.<br /><br />John menambahkan, kebutuhan premium bersubsidi untuk Kota Pontianak sekitar 250 kilo liter per hari, kemudian untuk solar bersubsidi sekitar 120 kilo liter per hari.<br /><br />Sementara, untuk kebutuhan rata-rata untuk premium di Kalbar sekitar 1.374 kilo liter per hari. Sedangkan solar baik subsidi maupun non subsidi sebanyak 1.921 kilo liter per hari.<br /><br />Menurut dia, untuk distribusi, Pertamina tidak lagi mempunyai kewenangan kalau setelah dari SPBU. "Kami siap mendukung secara hukum kalau memang terjadi penyalahgunaan dalam penyaluran BBM bersubsidi," ujarnya.<br /><br />Pertamina Kalbar, menurut dia, dalam waktu dekat akan melakukan rapat koordinasi dengan pihak Kepolisian Daerah Kalbar dalam rangka pengamanan pada setiap SPBU yang ada di Kalbar dalam rangka antisipasi melonjaknya permintaan BBM menjelang kenaikan.<br /><br />Data Pertamina Kalbar, jumlah SPBU di provinsi itu sekitar 81 unit dan 21 unit SPBU diantaranya berada di Kota Pontianak. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
