Polda Kalsel Siaga Antisipasi Kenaikan Harga BBM

Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan menyiagakan personil untuk mengantisipasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang sudah direncanakan pemerintah awal April 2012. <p style="text-align: justify;">"Personil sudah disiagakan untuk menghadapi segala kemungkinan, karena bukan tidak mungkin kenaikan harga BBM memicu gangguan di masyarakat," ujar Irwasda Polda Kalsel Komisaris Besar Afrizal Asy’ari di Banjarbaru, Kamis.<br /><br />Ia mengatakan hal itu usai menyaksikan simulasi latihan gabungan penanganan aksi massa dan tindak anarkis yang diikuti ratusan personil Polda Kalsel di lapangan Murdjani Banjarbaru.<br /><br />Menurut dia, personil disiagakan di satuan kewilayahan atau setingkat kepolisian resor yang wilayah hukumnya masing-masing membawahi 13 kabupaten dan kota di seluruh Kalsel.<br /><br />Jumlah personil yang ditugaskan menjaga situasi dan kondisi agar tetap kondusif pada setiap kepolisian resor sebanyak 2 satuan setingkat kompi (SSK) atau sebanyak 120 orang.<br /><br />"Personil yang disiagakan itu bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di SPBU maupun stanby di mapolres sehingga siap diturunkan sewaktu-waktu," ungkapnya.<br /><br />Dikatakan, apabila kenaikan harga BBM menimbulkan gejolak hingga memunculkan aksi massa maka jajaran Polda Kalsel siap menghadapi melalui penanganan yang sudah disiapkan sesuai standar prosedur operasional.<br /><br />Dijelaskan, standar operasional prosedur yang dijalankan bertujuan memulihkan kondisi yang kurang kondusif di tengah masyarakat dan diharapkan berjalan sesuai mekanisme yang direncanakan.<br /><br />"Penanganan aksi massa ada tahapannya dan mengacu sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan sehingga di lapangan diharapkan berjalan sesuai standar tersebut," ujarnya.<br /><br />Ditambahkan, pihaknya mengimbau masyarakat tidak melakukan perbuatan yang bisa berdampak terhadap gangguan kamtibmas karena tidak menerima kenaikan harga BBM sehingga situasi dan kondisi tetap kondusif.<br /><br />"Kenaikan harga BBM merupakan kebijakan pemerintah dan tentunya sudah melalui pertimbangan matang sehingga jika kenaikan benar-benar terjadi diharapkan masyarakat bisa menerimanya," imbau dia. <strong>(phs/Ant)</strong></p>