Polda : Pemanggilan Tersangka Zul Butuh Waktu Lama

oleh

Direktur Reskrimsus Polda Kalbar Kombes (Pol) Widodo menyatakan pemanggilan terhadap tersangka Zul, mantan ketua DPRD Kalbar, yang juga anggota DPR RI, membutuhkan waktu yang lama. <p style="text-align: justify;">"Tersangka tidak hadir dalam pemanggilan pertama dengan alasan harus ada izin dari ketua DPR RI atau Badan Kehormatan DPR RI," kata Widodo di Pontianak, Kamis.<br /><br />Widodo menjelaskan saat ini pihaknya masih menunggu pemberian izin dari ketua maupun BK DPR RI untuk pemeriksaan terhadap tersangka Zul.<br /><br />"Belum dikeluarkannya izin tersebut, dengan alasannya anggota BK DPR RI, saat ini masih melakukan reses sehingga belum melakukan rapat terkait pemberian izin untuk pemeriksaan tersangka Zul," ungkapnya.<br /><br />Ia menjelaskan dari hasil rapat itu, nantinya baru bisa diputuskan, apakah perlu dilakukan pemanggilan lagi oleh Polda Kalbar atau menunggu izin dari BK DPR RI.<br /><br />"Akibatnya, kami harus menunggu dalam waktu yang cukup lama, yakni bisa tiga bulan, untuk memeriksa tersangka Zul," kata Widodo.<br /><br />Dalam kesempatan itu, Widodo menambahkan pihaknya saat ini, sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka UJ mantan gubernur Kalbar yang saat ini juga sebagai anggota DPR RI, terkait dugaan korupsi dana bantuan sosial tahun anggaran 2006-2008.<br /><br />Dasar pemanggilan terhadap kedua tersangka UJ dan Zul anggota DPR RI dalam dugaan korupsi dana bantuan sosial tingkat provinsi tahun anggaran 2006-2008, yakni pasal 245 (3) KUHP poin B dan C, yang menyangkut ancaman hukuman maksimal seumur hidup, sementara poin C, menyangkut tindak pidana khusus, sehingga tidak perlu izin kepada DPR, katanya.<br /><br />"Untuk tersangka UJ cukup memahami dengan dasar itu, sehingga sudah bisa hadir untuk diperiksa. Sementara tersangka Zul meminta harus ada persetujuan dari Badan Kehormatan DPR RI dan dari Fraksi Partai Golkar, dan itu sudah kami tindak lanjuti, tetapi belum ada respon," katanya.<br /><br />Berdasarkan perhitungan kerugian negara dari BPK RI, nilai kerugian untuk bantuan sosial tersebut berkisar Rp5 miliar. "Kalau dirangkai dengan kerugian negara untuk KONI Kalbar, nilainya menjadi sekitar Rp20 miliar," kata Widodo.<br /><br />Kasus Bansos KONI Kalbar bermula dari hasil audit reguler yang dilakukan BPK Perwakilan Kalbar terhadap laporan keuangan Pemprov tahun anggaran 2008, termasuk dana Bansos tahun 2006 hingga tahun 2008.<br /><br />BPK memutuskan tidak menyatakan pendapat alias "disclaimer opinion" (DO) karena tidak meyakini beberapa kelompok penggunaan anggaran, diantaranya penggunaan dana Bansos untuk KONI.<br /><br />BPK Perwakilan Kalbar juga telah membentuk tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan hasilnya mengindikasikan adanya kerugian negara berupa empat penggunaan bansos bermasalah, yakni temuan dana Bansos untuk KONI Kalbar dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan, yang digunakan untuk menalangi pinjaman pimpinan dan beberapa anggota DPRD Kalbar kepada Sekretariat Daerah sebesar Rp10,07 miliar.<br /><br />Kemudian pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh wakil bendahara KONI kepada Satgas Pra-PON sebesar Rp1,368 miliar yang tidak dipertanggungjawabkan.<br /><br />Selanjutnya ada pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh wakil bendahara KONI Kalbar kepada Satgas Pelatda PON XVII sebesar Rp8,59 miliar, serta adanya kekurangan kas KONI Kalbar tahun 2009 yang terindikasi kerugian daerah sebesar Rp2,114 miliar. (das/ant)</p>