Pontianak Permudah Perizinan Usaha Bagi UMKM

oleh

Pemerintah Kota Pontianak akan mempermudah proses perizinan usaha bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada, dengan mengubah paradigma proses perizinan tersebut. <p style="text-align: justify;">"Selama ini, para pelaku usaha mikro kerap mengalami kendala dalam memasarkan produk-produknya lantaran tidak mengantongi perizinan maupun sertifikat dari instansi terkait," kata Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono di Pontianak, Selasa.<br /><br />Terkait hal itu, Pemerintah Kota Pontianak tidak lepas tangan dalam melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap usaha mikro ini supaya mereka bisa memenuhi persyaratan untuk mengantongi sertifikat maupun perizinannya.<br /><br />Untuk perizinan, Pemkot memberikan kemudahan-kemudahan usaha mikro mengantongi perizinan. Sedangkan untuk sertifikat-sertifikat seperti sertifikasi halal maupun Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT), Pemkot memberikan pembinaan dan pelatihan-pelatihan kepada usaha mikro untuk memenuhi persyaratan tersebut.<br /><br />Untuk mendukung pengembangan UMKM di kota itu, saat ini pihaknya sedang merancang Business Development Center (BDC), untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendukung pengembangan usaha mikro maupun produk unggulan daerah. Rencana tersebut akan dilakukan melalui Program Peningkatan Kawasan Pemukiman (P2KKP) Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Tujuannya, memberdayakan para pelaku ekonomi mikro terutama di lingkungan pemukiman.<br /><br />Diharapkan, dari program itu bisa menghasilkan rumusan, baik berupa regulasi, SK dan lain sebagainya supaya ada contoh produk unggulan dari pelaku usaha mikro.<br /><br />"Mulai dari model produksi, ‘packaging’ hingga pemasaran akan kita bina terus. Walaupun sekarang kita terus melakukan pembinaan, penyuluhan dan lainnya kepada pelaku usaha mikro," ujarnya.<br /><br />Edi menambahkan, secara nasional, program BDC hanya dilaksanakan di 15 kabupaten/kota. Tahun 2015, Kota Pontianak kembali mendapatkan program BDC itu untuk membantu peningkatan kualitas produk dan akses pasar.<br /><br />Adapun pembentukan kelembagaan BDC dan struktur Komite BDC akan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota berdasarkan usulan dari Forum Musyawarah Kota (FMK) yang digelar melalui lokakarya ini. "Forum ini terdiri dari berbagai stakeholder, Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), perwakilan KSM, SKPD dan unsur-unsur lainnya," tuturnya. (das/ant)</p>