Pontianak Sediakan Rp2 Miliar Antisipasi Kenaikan BBM

Pemerintah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat telah menyediakan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk antisipasi dampak sosial akibat kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi pada April 2012. <p style="text-align: justify;"><br />"Anggaran besar itu, guna membantu masyarakat miskin yang terkena dampak akibat naiknya harga BBM bersubsidi," kata Wali Kota Pontianak Sutarmidji, Kamis.<br /><br />Ia menjelaskan, anggaran sebesar itu, bisa saja untuk memberikan bantuan modal pada masyarakat yang tadinya pedagang, tetapi kehabisan modal akibat kenaikan harga BBM sehingga diberikan modal yang besarannya bervariasi, misalnya Rp5 juta per pedagang.<br /><br />"Kalau untuk masyarakat yang akan mengurangi jatah makan akibat kenaikan harga BBM, saya yakin di Pontianak tidak ada," ujar Sutarmidji.<br /><br />Dalam kesempatan itu, Wali Kota Pontianak menyarankan, pemerintah membuat aturan agar para pedagang tidak seenaknya menaikan harga barang menyusul kenaikan harga BBM.<br /><br />"Pemerintah harusnya membuat aturan standar kenaikan harga kebutuhan pokok, sehingga para pedagang atau pelaku bisnis tidak semaunya menaikkan harga kebutuhan pokok dengan alasan biaya transportasi naik akibat kenaikan harga BBM," ujarnya.<br /><br />Sementara itu, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat, Kamis, melakukan unjuk rasa di Bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura Pontianak, menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan bahan bakar minyak bersubsidi.<br /><br />"Kami AMKB menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi pada April mendatang," kata Koordinator aksi unjuk rasa Ahmad Asmoengin.<br /><br />Ia menjelaskan, alasan ditolaknya rencana kenaikan BBM bersubsidi karena akan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok sehingga akan lebih menyengsarakan rakyat miskin.<br /><br />"Saat ini kehidupan masyarakat sudah serba sulit, ditambah dengan kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat sehingga akan membuat sengsara rakyat miskin," ujarnya.<br /><br />Ahmad menambahkan, kebijakan pemerintah yang akan menaikan BBM bersubsidi akan semakin menambah jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Barat yang saat ini sudah mencapai 380 ribu orang atau sekitar 8,60 persen (sumber BPS Kalbar).<br /><br />"Apakah tepat ketika tingkat kemiskinan rakyat yang sangat tinggi, dilain pihak pemerintah justru menaikan harga BBM bersubsidi yang pasti akan berakibat semakin naiknya harga kebutuhan pokok," katanya.<br /><br />Dalam aksi unjuk rasanya AMKB mengajak seluruh masyarakat Kalbar untuk "turun gunung" guna menolak kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat kecil.<br /><br />Aksi unjuk rasa dimulai dengan melakukan orasi di Tugu Digulis Untan Pontianak, kemudian melanjutkan orasinya ke gedung DPRD Kalbar yang jaraknya sekitar satu kilometer dari aksi semula.<br /><br />Dalam melakukan aksi menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, AMKB juga menggalang dukungan pada masyarakat dengan membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan untuk menolak kenaikan BBM bersubsidi. <strong>(phs/Ant)</strong></p>