Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, harus memiliki fokus untuk menjadi negara maju berbasis maritim dan pariwisata. 13.466 pulau dengan panjang garis pantai 95.181 KM serta luas lautan 5,8 juta km2 merupakan anugerah dari yang Maha Kuasa yang belum dioptimalkan sepenuhnya oleh negara Indonesia. Demikian dikatakan anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin, dalam rilisnya, Rabu (7/12/2016). <p style="text-align: justify;">Ia menyoroti adanya pemangkasan anggaran di sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 3 triliun. Meski ada pemangkasan, tapi tiap kementerian masih leluasa melaksanakan program strategis apabila fokus kerjanya terarah pada pembangunan yang produktif.<br /><br />“Negara kita terbentang pada paparan laut yang sangat luas. Desa pesisir saja ada 10.660 desa yang tersebar pada 300 kabupaten. Ini mesti jadi fokus kerja pembangunan nasional yang serius sehingga 2.636.758 rumah tangga nelayan menjadi berdaya kekuatan sumber daya manusia Indonesia akan terdongkrak signifikan pada IPM (Index Pembangunan Manusia) nya,” jelas Akmal.<br /><br />Akmal merujuk pada data BPS 2014 dimana pada asumsi setiap keluarga nelayan sebanyak 4 orang, maka jumlah warga pesisir sebesar 10.547.032 orang atau setara 4,4% jumlah penduduk Indonesia. Fokus pembangunan negara ini kebanyakan meleset akibat tidak sinkronnya potensi alam yang dimiliki dengan jenis kegiatan yang diaplikasi dilapangan sehingga terkesan kemajuan negara ini sangat lambat. Padahal, potensi dukungan ekonomi bangsa ini sangat besar namun terbelenggu pada angka kemiskinan yang sangat besar termasuk pada keluarga nelayan.<br /><br />“Keterbatasan terhadap akses modal, sarana dan prasarana menangkap ikan, membudidaya ikan dan bertambak garam hingga saat ini banyak kita jumpai di lapangan. Keberpihakan negara untuk melindungi profesi masyarakat pesisir dibutuhkan karena sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam menopang perekonomian bangsa ini,” ucap legislator PKS daerah pemilihan Sulawesi Selatan II itu.<br /><br />Akmal mengatakan, nelayan termasuk pembudidaya ikan dan petambak garam merupakan faktor penggerak utama sektor perikanan dan kelautan. Cuma pemerintah belum menemukan potensi tersebut sebagai hal yang perlu digarap serius, sehingga tampak pada alokasi anggaran KKP merupakan terkecil diantara kementerian yang bermitra dengan Komisi IV DPR.<br /><br />“Saya di komisi IV, kedepannya akan terus mendorong pemerintah, agar dapat memaksimalkan potensi maritim dan pariwisata sekitar pesisir. Potensi laut dan perikanan yang dimiliki Indonesia saat ini sangat ironi, sebab potensi gerak ekonomi masyarakat pesisir yang begitu besar semestinya mampu menunjang perekonomian negara bila dikelola secara maksimal,” pungkasnya. (dep)<br /><br /><br />Sumber: http://www.dpr.go.id</p>
