Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2014 se-Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mengancam akan mengundurkan diri gara-gara honorarium yang mereka terima sangat rendah. <p style="text-align: justify;">Ketua PPS Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Muh Wiryanto di Nunukan, Selasa, menyatakan honorarium yang diterima untuk Pemilu 2014 sejak April 2013 hanya sebesar Rp500.000 bagi ketua dan Rp450.000 bagi anggota termasuk pajak.<br /><br />Ia mengatakan, honor anggota PPS sebesar itu sangat tidak wajar dibandingkan dengan tugas dan tanggungjawabnya terhadap kesuksesan pelaksanaan Pemilu 2014 yang berpotensi terjadi gesekan.<br /><br />Padahal, lanjut Muh Wiryanto, menyebutkan besaran honor pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kaltim sebelunmya Rp1,1 juta dan Rp1 juta bagi anggota.<br /><br />"Kalau membandingkan besaran honor pilgub (Kaltim) sebelumnya, honor pileg sangat rendah. Sementara tanggungjawabnya sangat berat," ujar dia.<br /><br />Mengenai hal ini, dia mengaku dikeluhkan pula beberapa anggota PPS lainnya namun belum mendapatkan respon sehingga anggota PPS se Kecamatan Nunukan Selatan berencana mengundurkan diri.<br /><br />Sehubungan dengan ancaman pengunduran diri anggota PPS se Kecamatan Nunukan Selatan tersebut, Ketua PPK Nunukan, Husnudin di Nunukan menyambut baik masalah itu.<br /><br />Ia mengatakan, pengunduran diri tersebut dilakukan pada momen yang tepat supaya gaungnya membooming.<br /><br />Menanggapi hal itu, Ketua KPU Kabupaten Nunukan, Muhammad Sain mengaku tidak tahu menahu soal rendahnya honorarium anggota PPS tersebut.<br /><br />Ia mengatakan sepengetahuannya besaran honorarium pemilu 2014 bagi PPS di wilayahnya sebesar Rp1,1 juta bagi ketua dan Rp1 juta bagi anggota seperti pilgub Kaltim sehingga tidak pernah mempersoalkannya.<br /><br />Selama ini dia hanya mendapatkan informasi terkait honorarium Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara (KPPS) saja, sehingga masalah tersebut telah disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.<br /><br />Mengenai honorarium PPS untuk pemilu 2014 tidak pernah mendapatkan informasi sehingga tidak pernah mempersoalkannya, ujar dia.<br /><br />Adanya ancaman PPS di wilayahnya akan mengundurkan diri apabila honorarium tidak direvisi atau dinaikkan, Muhammad Sain menegaskan, akan secepat mungkin menyampaikan kepada pemerintah daerah dan KPU pusat.<br /><br />Namun dia meminta kepada anggota PPS tetap bekerja maksimal dalam rangka validasi pemilih bermasalah dalam DPT yang jumlahnya mencapai 13.000 orang itu.<br /><br />"Walaupun honornya sangat rendah, kami akan secepatnya mengoordinasikannya dengan Pemda (Nunukan) dan KPU (Pusat). Tapi saya minta masalah ini tidak mempengaruhi kinerja teman-teman PPS di lapangan terutama beriaktan dengan validasi DPT bermasalah ini," pinta dia.<strong> (das/ant)</strong></p>
