Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak para menterinya untuk mawas diri guna menanggapi kritik yang menilai pemerintah terlalu lambat menanggapi sejumlah isu atau menjelaskan suatu kebijakan. <p style="text-align: justify;">Dalam pengantarnya sebelum memimpin rapat kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis, Presiden mengatakan, pemerintah juga tidak boleh selalu menyalahkan media massa karena seolah-olah hanya memuat kritik dan hujatan tanpa cukup memuat penjelasan pemerintah.<br /><br />"Saya berpikir barangkali patut kita dengar. Kita tidak boleh selalu menyalahkan media massa karena seolah-olah ‘tebang pilih’ yang diundang talkshow, dimuat koran-koran, hanya mengkritik dan menghujat pemerintah, tapi tidak cukup mewadahi suara pemerintah," tuturnya.<br /><br />Presiden menjelaskan, selama Bulan Ramadhan telah bertemu dengan sejumlah kalangan yang selama ini berjarak terdiri atas beberapa tokoh kritis. Tanpa menyebut nama-nama tokoh itu, Presiden mengatakan, mereka menyampaikan penilaian yang terbuka dan obyektif terhadap kinerja pemerintah.<br /><br />Para tokoh itu, menurut Presiden, melontarkan kritik seraya mengajukan beragam contoh kasus meski ada juga berbagai kemajuan dicapai pemerintah yang mendapatkan apresiasi dari mereka.<br /><br />"Dalam interaksi itu saya menerima dengan lapang dada. Salah satu kritik, kita dianggap sering kurang gigih dan kurang rajin dalam menjelaskan sebuah kebijakan atau menanggapi sejumlah isu yang berhari-hari, berminggu-minggu, bergulir di media massa, di kalangan publik," tuturnya.<br /><br />Untuk itu, Presiden pun mengimbau para menteri untuk mawas diri apakah selama ini sudah cukup melakukan penjelasan dan memberikan keterangan guna mengimbangi kritik dalam pemberitaan.<br /><br />"Mari kita introspeksi apakah kita juga cukup gigih untuk mengimbangi. Akhirnya rakyat setelah mendengar kritik keras, menteri menjelaskan, pejabat teknis tampil, terjadi proses pengendapan dan pemahaman," ujarnya.<br /><br />Rakyat yang cerdas dan memiliki hati nurani, lanjut Presiden, selanjutnya bisa menilai apabila terjadi interaksi yang cukup antara pemerintah dan media massa.<br /><br />Namun, Presiden mengemukakan, apabila terdapat kebijakan yang memang keliru, maka pemerintah tentu harus berbesar hati mengakui dan melakukan perbaikan. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
