Presiden Jokowi Diingatkan Janji Benahi Infrastruktur Kalsel

oleh

Akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Dr H Mohammad Effendy SH MH mengingatkan janji Presiden Joko Widodo saat kampanye pemilihan presiden beberapa waktu lalu, yang akan membenahi infrastruktur di Kalimantan Selatan. <p style="text-align: justify;"><br />"Saya kira dengan tersusunnya Kabinet Kerja Jokowi – JK, maka saatnya pula Presiden Joko Widodo memulai merealisasikan janji-janji sewaktu kampanye, termasuk pembenahan infrastruktur Kalsel," ujar Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin itu, Kamis.<br /><br />Alumnus S2 dan S3 pada Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Jawa Barat (Jabar) itu mengingatkan janji-janji Presiden Joko Widodo atau Jokowi terhadap Kalsel, antara lain mengenai kelistrikan yang selama ini atau sampai sekarang masih bermasalah.<br /><br />"Menurut Jokowi ketika kampanye sebagai calon presiden (capres) tempo dahulu itu, sebagai lumbung energi, tidak sepantasnya Kalsel kekurangan energi listrik dan sering ‘byar pet’ (padam)," kutip mantan Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Unlam tersebut.<br /><br />"Banyak lagi janji-janji Jokowi, serta HM Jusuf Kalla atau JK saat kampanye pilres dan pilwapres, dalam upaya lebih memajukan pembangunan Kalsel berdasarkan sumber daya yang ada," lanjut mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat provinsi itu.<br /><br />Sebagai contoh rencana pembangunan jalan trans Kalimantan yang sejak lama menjadi dambaan masyarakat pada empat provinsi di pulau terbesar di nusantara ini sampai sekarang belum terealisasi secara utuh.<br /><br />Menuntut agar adanya pembenahan terhadap infrastruktur di Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota, menurut dia, suatu hal yang wajar, bukan berlebih-lebihan.<br /><br />"Apalagi Kalsel termasuk penyumbang devisa negara, antara lain melalui produksi batu bara yang jumlahnya juga cukup besar. Karena itu pula wajar, kalau dari penerimaan devisa itu, sebagiannya digelontorkan kembali ke Kalsel," katanya.<br /><br />Namun mantan aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu, juga mengingatkan pemerintah daerah setempat agar mempunyai persiapan dan kesiapan jika pada saatnya pemerintah pusat menggelontorkan bantuan yang nilainya bisa mencapai triliunan rupiah.<br /><br />Karena, menurut dosen pascasarjana ilmu hukum pada perguruan tinggi negeri tertua di provinsi itu, penggelontoran bantuan dari pemerintah pusat bisa percuma atau tidak maksimal hasilnya, bila pemerintah daerah di Kalsel tidak betul-betul siap.<br /><br />"Hal lain yang tidak kalah pentingnya, agar pemerintah daerah juga mengingatkan secara administratif, guna menjadi pegangan serta memudahkan proses realisasi bantuan tersebut," demikian Moh Effendy. (das/ant)</p>