Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa pembangunan di Indonesia harus berdimensi kewilayahan sebagai bagian dari pertumbuhan berimbang sebagaimana yang disepakati oleh kelompok negara yang tergabung dalam G20. <p style="text-align: justify;"><br />"Pembangunan kita harus berdimensi kewilayahan, tidak boleh hanya satu zona atau satu pulau saja yang maju. Semua harus maju," kata Presiden Yudhoyono saat menyampaikan sambutannya pada rapat kerja gubernur di Balai Sidang Jakarta, Senin (10/01/2011). <br /><br />Menurut Kepala Negara, prinsip pembangunan yang merata tersebut juga merupakan bagian dari pertumbuhan berimbang yang saat ini dikembangkan di dunia, termasuk oleh kelompok perekonomian 20 (G20), di mana Indonesia merupakan salah satu anggotanya. <br /><br />Pada kesempatan itu Presiden juga meminta agar tidak ada lagi dikotomi pembangunan berdasarkan sumber daya atau pengetahuan karena keberhasilan pembangunan membutuhkan pendekatan yang cerdas dari sumber daya alam atau teknologi. <br /><br />Rapat kerja yang dihadiri oleh para menteri kabinet, gubernur, bupati dan wali kota itu dibuka sekitar pukul 09.00 WIB oleh Presiden Yudhoyono. Setelah istirahat sejenak, dilanjutkan dengan pemaparan Wakil Presiden Boediono mengenai Rencana Kerja Pemerintah 2011 dan para menteri koordinator. <br /><br />Rapat kerja dengan seluruh gubernur telah diselenggarakan sebanyak empat kali sejak Presiden Yudhoyono menjabat kedua kali pada 2009. <br /><br />Tema rencana kerja pemerintah pada 2011 adalah "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat-Daerah". <br /><br />Sesuai tema tersebut, prioritas nasional yang ingin dicapai pemerintah pada 2011 antara lain reformasi birokrasi dan tata kelola, peningkatan kualitas pendidikan, serta peningkatan pelaksanaan upaya kesehatan dan persentase ketersediaan obat dan penanggulangan kemiskinan. <br /><br />Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi telah mendapatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 pada akhir Desember 2010 yang lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya agar sejak hari pertama tahun 2011 seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) telah siap melayani pencairan dana untuk semua satuan kerja. <br /><br />Menurut Presiden Yudhoyono dalam pidatonya pada penyerahan DIPA Desember 2010, faktor ketepatan waktu pencairan dana tersebut penting untuk keberhasilan pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dengan baik dan matang.<strong> (phs/Ant)</strong></p>
