Prof Iberamsyah: Otonomi Daerah Perlu Kepemimpinan Berkarakter

oleh

Guru Besar Ilmu Politik UI, Prof Iberamsyah menyatakan, salah satu keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditentukan kepemimpinan kepala daerah baik bupati maupun walikota yang berkarakter dan punya gaya kepemimpinan yang inovatif. <p style="text-align: justify;">"Tanpa karakter dan gaya kepemimpinan yang elegan dan inovatif dari seorang kepala daerah, maka semakin sulit pemerintahan kabupaten dan kota untuk dapat melaksanakan kewenangan di tengah masih peliknya berbagai kebijakan terkait dengan otonomi daerah," katanya pada seminar di Banjarmasin, Rabu.<br /><br />Dengan satu karakter yang kuat dan gaya tersendiri dari seorang pemimpin daerah maka dipastikan roda pemerintahan dapat berjalan efektif sesuai tujuan otonomi daerah yakni untuk kesejahteraan rakyat.<br /><br />Menurut dia, beberapa prasyarat sebagai nilai dasar kebijakan politik yang efektif dalam upaya peningkatan daya saing daerah adalah kebijakan politik harus diambil dalam kerangka ideologi bangsa yakni Pancasila.<br /><br />Kemudian harus dikaitkan dengan konsep integrasi bangsa, konsisten dengan tujuan bernegara, memperhatikan kelestaraian lingkungan hidup serta kebijakan politik yang diambil harus untuk kepentingan bersama.<br /><br />Sementara itu, Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Otoda dan Pembangunan Daerah Prof Mas’ud mengungkapkan, hingga kini sama sekali tidak ada perubahan persepsi presiden terhadap pelaksanaan otonomi daerah.<br /><br />"Berdasarkan berbagai kondisi seperti geografis dan demografis, otonomi daerah adalah pilihan yang paling pas bagi Indonesia," katanya.<br /><br />Menurut dia, pelaksanaan otonomi daerah terus bergerak dari berbagai aspek baik peraturan perundangan, keuangan, sumber daya manusia maupun kelembagaannya.<br /><br />Bupati Kotabaru H. Irhami Ridjani salah seorang peserta seminar menyatakan, dalam melaksanakan otonomi daerah pihaknya lebih mengedepankan pelayanan terbaik kepada masyarakat.<br /><br />Dalam beberapa hal pelayanan kepada masyarakat terdapat kendala yang memerlukan dukungan kebijakan pemerintahan pusat, katanya.<br /><br />Salah satu kendala yang dihadapi Pemkab KOtabaru adalah dalam mewujudkan pelayanan infrastruktur bagi masyarakat Kotabaru yang 90% wilayah dinyatakan sebagai kawasan hutan.<br /><br />"Dengan kondisi seperti itu, kami sulit bergerak untuk lebih memajukan daerah melalui berbagai pembangunan infratsruktur salah satunya yang kini terus diperjuangkan adalah rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Laut dengan daratan Pulau Kalimantan," katanya.<br /><br />Jembatan yang dibangun dengan dukungan pembiayaan dari swasta tersebut hingga kini masih terkendala pada proses pengurusan lahan yang dinyatakan sebagian tapak jembatan masuk kawasan hutan.<br /><br />Menurut Irhami, pihaknya lebih dari 10 kali melakukan serangkaian pertemuan dengan kementerian kehutanan bahkan Menhut telah dua kali meninjau ke Kotabaru, namun tetap saja hingga kini belum ada kebijakan terkait status kawasan hutan tersebut.<br /><br />Kegiatan seminar sehari yang diselenggarakan The Jawa Post Of Pro Autonomy Area Kalsel tersebut sekaligus dirangkaikan dengan anugerah otonomi award kepada kepala daerah di Provinsi Kalsel pda Rabu malam. <strong>(phs/Ant)</strong></p>