Anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Kalimantan Barat Sabirin menilai program jaminan kesehatan masyarakat di provinsi itu belum tepat sasaran karena masih banyak masyarakat miskin belum mendapat pelayanan kesehatan tersebut. <p style="text-align: justify;">"Kalbar mendapat jatah sebanyak 1,5 juta penduduknya dalam program Jamkesmas atau lebih dari 30 persen dari jumlah penduduknya sekitar 4,5 juta, tetapi masih banyak masyarakat tidak mampu yang tidak masuk dalam program tersebut," kata Sabirin di Pontianak, Sabtu.<br /><br />Ia menjelaskan, guna melayani masih banyaknya masyarakat yang belum masuk dalam Jamkesmas, sebaiknya Pemerintah Provinsi Kalbar membuat program jaminan kesehatan provinsi (Jamkesprov) sehingga masyarakat miskin yang belum masuk dalam program Jamkesmas bisa dimasukkan dalam program itu.<br /><br />"Pendanaan dari program Jamkesprov bisa dianggarkan dari APBD Provinsi Kalbar dan kami harapkan bisa direalisasikan di 14 kabupaten/kota tahun 2012," ujarnya.<br /><br />Menurut dia, dengan adanya program Jamkesprov, maka setiap masyarakat dari kabupaten/kota yang berobat di kelas III setiap rumah sakit umum milik pemerintah kabupaten/kota diberikan pelayanan gratis.<br /><br />Ia mencontohkan, langkah Pemerintah Kota Pontianak yang telah membuat program Jaminan Kesehatan Kota (Jamkesko) sudah tepat sehingga masyarakat miskin yang belum masuk dalam Jamkesmas bisa diikut sertakan di program pelayanan kesehatan daerah itu.<br /><br />Data di Pemkot Pontianak menyebutkan pada 2010 peserta Jamkesko sekitar 28.000 orang, terdiri atas 22 ribu anak siswa sekolah dasar, enam ribu orang warga masyarakat umum.<br /><br />Kuota pengguna Jamkesmas di Kota Pontianak terdiri atas 92.000 warga miskin. Pengguna surat pernyataan miskin (SPM), namun berdasarkan data BPS, masyarakat miskin terdata hanya 74.000 di Pontianak.<br /><br />Artinya tidak ada orang miskin yang tidak terdaftar dalam Jamkesmas dan Jamkesko. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
