MELAWI – Dalam melakukan upaya untuk mendongkrak ekonomi masyarakat serta mengetas kemiskinan, pemerintah sudah meluncurkan program padat karya tunai. Dimana program itu penduduk melalui program pembangunan infrastruktur fisik dengan pola swakelola.
Nantinya desa akan didorong memprioritaskan tenaga kerja dari kalangan penduduk miskin dan tak mampu sehingga mereka lebih banyak diberdayakan dalam proyek fisik yang didanai melalui dana desa. “Nah, terkait itu, kita juga sudah meminta agar desa setidaknya bisa mendata masyarakat miskin yang akan diberdayakan dalam proyek swakelola di desa,” kata Camat Nanga Pinoh, Daniel ditemui beberapa hari lalu.
Lebih lanjut daniel mengatakan, dalam penerima Beras Sejahtera (Rastra) atau program keluarga harapan (PKH) yang ada di desa. Warga yang kurang mampu menjadi prioritas. “Sehingga jangan sampai ketika ada pembangunan di desa, ternyata mereka tak tahu sama sekali,” timpalnya.
Begitu pula dalam penyusunan RKPDes, desa juga diminta untuk menghitung anggaran upah kerja untuk pembangunan infrastruktur. Upah ini yang nantinya akan diberikan pada penduduk miskin yang akan dilibatkan dalam berbagai proyek yang didanai melalui dana desa.
“Harapannya, setidaknya daya beli masyarakat miskin ini bisa meningkat bila mereka mendapatkan prioritas sebagai tenaga kerja. Nah, kita juga mendorong agar desa membuat program pemberdayaan di desa, sehingga ekonomi masyarakat desa juga ikut meningkat,” paparnya.
Tidak hanya itu, dalam pelaksanaan penggunaan dana desa, pemerintah juga meminta agarpemerintah desa pada tahun 2018 ini memprioritaskan pemberdayaan masyarakat. Hal itu bertujuan agar perekonomian masyarakat bisa meningkat.
“Target setiap desa memiliki BUMDes, juga targetnya sebagai peningkatan ekonomo masyarakat khususnya warga desa yang kurang mampu. Untuk itu pemberdayaan masyarakat ini sangat dibutuhkan,” pungkasnya. (Edi/KN)
