Program PLTS Untuk Daerah Pedesaan

oleh

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat Syamsul Hadi mengatakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kawasan Merano Sintang bukan menjadi tanggung jawabnya, sebab Distamben membangun PLTS berdasarkan surat permohonan Masyarakat melalui Desa dan disyahkan pada Kecamatan. <p style="text-align: justify;">“Mekanismenya Desa mengajukan pada Camat selanjutnya Camat mengajukan pada Kita siapa yang layak mendapatkan PLTS ini, melalui Surat Keputusan Bupati.’ Jelas Syamsul Hadi pada media belum lama ini. <br />Namun Ia menyatakan usulan tahun ini belum dirincinya berapa Desa yang melakukan pengusulan PLTS ini, sebab seluruh program ini berada di desa-desa yang tidak teraliri listrik PLN.<br /><br />“ Program ini hanya di berikan pada daerah yang tidak terjangkau oleh jaringan PLN, sehingga tidak berada di dalam kota Sintang, program ini berada di kecamatan di luar kecamatan Sintang.” Jelas Syamsul Hadi <br /><br />Dalam Waktu dekat pihaknya juga akan meresmikan satu daerah yang telah menggunakan PLTS, sehingga diharapkan daerah- daerah ini menjadi model atau contoh penggunaan Cahaya Matahari sebagi sumber energi Listrik. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) merupakan energi alternatif guna mengatasi krisis energi yang terjadi saat ini, dengan memanfaatkan energi matahari.<br /><br />Keterbatasan minyak bumi menjadi perhatian bagi banyak Negara sehingga energi alternatif ini banyak dilirik oleh negara-negera di dunia. Pemanfaatan energi yang tidak terbatas ini, tidak menimbulkan polusi yang dapat merusak lingkungan. Komponen utama sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan mengkonversi cahaya atau sinar matahari menjadi listrik dengan menggunakan teknologi sel surya atau fotovoltaik. <br /><br />Saat ini pengembangan PLTS di Indonesia telah mempunyai basis yang cukup kuat dari aspek kebijakan. Namun pada tahap implementasi, potensi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal. Mengingat ratio elektrifikasi di Indonesia baru mencapai 55% – 60% dan hampir seluruh daerah yang belum dialiri listrik adalah daerah pedesaan yang jauh dari pusat pembangkit listrik.<em><strong> (Fik/das)</strong></em></p>