Proses Akreditasi Puskesmas di Melawi Dimulai

oleh

Proses akreditasi puskesmas di Melawi dimulai. Beberapa puskesmas sudah melalui proses penilaian dan ditargetkan bisa memperoleh predikat terakreditasi. Akreditasi sendiri menjadi syarat wajib puskesmas dan ditargetkan pada 2020, seluruh puskesmas di Indonesia sudah terakreditasi. <p style="text-align: justify;">Kepala Dinas Kesehatan Melawi, Ahmad Jawahir dalam ramah tamah jajaran Dinkes dengan Tim Akreditasi Kemenkes, Minggu (1/10) malam mengungkapkan akreditasi merupakan sebuah keharusan yang sudah ditetapkan Kemenkes sejak 2014. <br /><br />“Tahun ini Melawi mencoba mengusulkan empat puskesmas untuk diakreditasi. Sisanya menyusul selama beberapa tahun kedepan,” katanya.<br /><br />Ahmad mengungkapkan akreditasi menjadi bentuk pengakuan pemerintah terhadap kondisi puskesmas di Melawi sudah sesuai standar Permenkes 75. Melawi sendiri memiliki 11 puskesmas yang sebelumnya belum bisa terakreditasi karena terhambat kondisi bangunan fisik dan sarana dan prasana yang belum memenuhi standar permenkes. <br /><br />“Karena itu, target dari kemenkes aar pada 2020 seluruh puskesmas sudah terakreditasi menjadi pekerjaan besar. Karena tidak mudha merubah 11 puskesmas sesuai standar permenkes tersebut,” katanya.<br /><br />Kendati demikian, bantuan pengganggaran dari pemerintah pusat melalui DAK untuk pembangunan seluruh puskesmas yang dimulai dari 2016 untuk meningkatkan bangunan puskesmas rawat inap di 10 kecamatan plus pembangunan puskesmas Nanga Pinoh pada tahun ini menjadi sebuah benutk dukungan dari pusat.<br /><br />“Awal 2016 kita belum punya bangunan yang standar. Ambulan double gardan juga tak ada. Sekarang semua puskesmas punya ambulan double. Bangunan juga sudah sesuai standar, dan Nanga Pinoh menjadi penutup. Sehingga maju mundur puskesmas tinggal bagaimana tata kelola oleh kepala puskesmas,” katanya.<br /><br />Proses akreditasi ini, lanjut Ahmad dilakukan dengan menilai manajemen puskesmas, standarisasi sarana prasarana dan manajemen pengelolaan pelayanan kesehatan. Ahmad juga menegaskan bahwa layanan puskesmas harus jemput bola dan fokus agar masyarakat menjadi sehat.<br /><br />“Beda dengan rumah sakit, puskesmas ini bukan menunggu orang sakit. Tapi membuat bagaimana orang sehat tidak sakit melalui program ke masyarakat,” katanya.<br /><br />Bila, gagal terakreditasi, tegas Ahmad, maka puskesmas ini juga akan menghadapi sejumlah masalah. Paling utama kedepan BPJS tak akan bekerja sama dengan puskesmas yang belum terakreditasi. “Maka ini jadi warning bagi kita semua. Tak hanya puskesmas, tapi juga rumah sakit pemerintah maupun swasta,” katanya.<br /><br />Ditempat yang sama, Bupati Melawi, Panji meminta agar layanan kesehatan terus meningkat seiring dengan proses akreditasi puskesmas. Menurutnya akreditasi akan menjadi indikator bagaimana pemerintah menjalankan tugas di bidang kesehatan.<br /><br />“Kami berharap juga bagaimana fasilitas kesehatan saat program dari pusat ini turun, kita sudah siap. Saya dulu juga ikut cari tanahnya saat pusat mengucurkan anggaran besar untuk membangun 10 puskesmas tahun lalu,” katanya.<br /><br />Panji juga meminta dukungan masyarakat khususnya untuk pembangunan sarana kesehatan, seperti puskesmas Nanga Pinoh yang saat ini masih dalam proses pengerjaan. Ia berharap puskesmas tersebut nantinya bisa cepat dipergunakan dan dipakai untuk melayani masyarakat. <br /><br />“Sekarang sudah berubah, dulu masyarakat cari perawat dan dokter di puskesmas, nah sekarang puskesmas cari orang sehat untuk terus disadarkan hidup sehat,” katanya.<br /><br />Pemkab, lanjut Panji juga siap memberikan dukungna, termasuk anggaran pada dinkes asal bisa membuat program yang jelas serta menyampaikan pada pemerintah ada program prioritas disertai dengan kajian dasar. (KN)</p>