Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki luas satu setengah kali Pulau Jawa, idealnya dapat dimekarkan menjadi 3 atau 4 provinsi baru. <p style="text-align: justify;">Hal tersebut di ungkapkan Eddi Suratman selaku Ketua Tim Focus Group Discussion untuk desain penataan daerah di provinsi Kalimantan Barat 2012 – 2025 yang berlangsung di Pendopo Bupati, Selasa (13/12/2011).<br /><br />“Idealnya provinsi Kalimantan Barat ini dapat dimekarkan menjadi 3 atau 4 provinsi lagi,” ungkapnya.<br /><br />Daerah-daerah di Kalimantan Barat yang dapat dimekarkan, menurut Eddi diantaranya diwilayah timur yakni Kapuas Raya kemudian Sambas, Ketapang, dan Bengkayang bahkan Singkawang. Namun rasionalnya hanya satu provinsi.<br /><br />“Rasionalnya tambahan satu provinsi. Itu bisa di wilayah Timur atau wilayah lainnya di Kalimantan Barat,” ujar Eddi.<br /><br />Namun dari wacana tersebut, dikatakan Eddi hanya wilayah timur yang paling siap untuk dilakukan pemekaran.<br /><br />“Wilayah Timur yang paling siap,”tegasnya.<br /><br />Eddi menyatakan wilayah timur Kalimantan Barat memang sudah selayaknya untuk dilakukan pemekaran wilayah, lepas dari provinsi induk.<br /><br />“Tapi itu ranahnya pemerintahan dan bukan ranah kami dari akademisi. Tapi yang jelas layak untuk diwujudkan,” ujarnya.<br /><br />Hasil dari FGD ini nantinya akan dilaporkan kepada Kemitraan Patnership selaku penyandang dana yang akan menyampaikan kepada Pemerintah pusat.<br /><br />“Mereka minta kita dapat menyelesaikan draftnya jelang akhir Desember ini,” jelasnya.<br /><br />Sementara itu Bupati Sintang Milton Crosby ditempat yang sama mengungkapkan, kegiatan Tim FGD yang dilakukan ini tujuannya hanya untuk mempertegas posisi dari PKR sendiri.<br /><br />“Kajian ini saya pikir sudah 3 kali kita lakukan, nah tujuannya hanya untuk mempertegas saja seperti apa sebenarnya PKR itu,” jelasnya.<br /><br />Dengan demikian, lanjut Milton terkait dengan PKR semua pihak daik provinsi maupun pusat tidak melihatnya hanya dari satu sudut pandang saja.<br /><br />“Tapi saya tidak akan berkomentar banyak, biarlah kajian yang dilakukan ini yang akan menjawab mengapa PKR itu harus diwujudkan segera,” tegasnya.<br /><br />Dengan adanya kajian darp akademisi ini, dirinya berharap Menteri Dalam Negeri dapat mendapatkan gambaran yang jelas dari berbagai aspek yang menjadi alasan masyarakat ditimur kalimantan barat untuk membentuk provinsi tersendiri.<br /><br />“Nantinya Mendagri akan dapat melihat hasil kajian tersebut dari berbagai aspek didalamnya, seperti wilayah, pertahanan keamanan dan perbatasan serta perekonomian,”ungkapnya.<br /><br />Bahkan dirinya selaku Ko-ordinator PKR mengharapkan kepada Mendagri untuk dapat turun ke lapangan guna memperkuat berbagai data serta asumsi yang selama ini berkembang.<strong> (*)</strong></p>
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
