Proyek 6,7 M Jalan Rasau-Jasa

oleh

Sejumlah masyarakat Kecamatan Ketungau Hulu mendesak Pemerintah Kabupaten Sintang untuk mengikuti kemauan masyarakat terkait pelaksanaan lelang jalan Desa Rasau menuju Desa Jasa Kecamatan Ketungau Hulu. <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:normal">Masyarakat diwilayah perbatasan tepatnya didesa Jasa Dan Desa Rasau berharap proyek senilai 6,7 Miliar yang dianggarkan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tidak dikerjakan oleh perusahaan yang tidak memiliki kompetensi dan keahlian. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:normal">“Ya sebagai masyarakat perbatasan kami menginginkan proyek ini jatuh ditangan Perusahan yang berkompeten salah satunya dalah PT K Saman. Kalau sampai proyek ini jatuh ketangan Perusahaan Asing, kami tidak segan-segan akan demo ke ULP Sintang,” Kata Edy Syamsudin Selasa (29/10/2013)<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:normal">Permintaan masyarakat perbatasan bukan tanpa alasan. Pasalnya masyarakat diwilayah perbatasan sudah mengetaui kualitas pekerjaan yang dikerjakan perusahan tersebut.“ Kami menginginkan proyek ini ke PT K saman bukan semata-mata karena duit atau kami dibayar. Kami hanya ingin proyek ini dilakssanakan dengan baik dan benar. Makanya kami menginkan PT. K Saman yang mengerjakan,” Tukasnya.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:normal">Tidak hanya itu sejak awal proyek senilai 6,7 Miliar itu sudah bermasalah. Pasalnya sebelum dilakukan pelelangan. Informasi yang berkembang ada dua angggota DPRD Sintang yang sudah meminta <span style="font-style:italic">fee</span><span style="font-style:normal"> proyek tersebut senilai 20 persen dari anggaran yang ada. “Ada anggota Dewan yang meminta </span><span style="font-style:italic">fee</span><span style="font-style:normal"> proyek itu senilai 20 persen. Saya tidak mau menyebutkan tetapi saya ada rekamanya,” Tukasnya.</span></span></p> <p style="margin-top: 0pt; text-align: justify;">Masyarakat perbatasan menurutnya sudah bosan dengan janji-janji pemerintah terkait perbaikan infrastruktur. Infrastruktur ke wilayah perbatasan masih sangat memprihatinkan.warga perbatasan sangat mengharapkan pemerintah peduli terhadap pembangunan infrastruktur di perbatasan. Pembangunan itu dinilai sudah menjadi kebutuhan, dan berperan penting dalam menopang roda ekonomi masyarakat setempat. “Saya sampaikan ke pemerintah ini masalah serius.</p> <p style="margin-top: 0pt; text-align: justify;">Ia mengatakan jika dengan kondisi infrastruktur sekarang, untuk menuju ibu kota Kabupaten sangat sulit. Dana transportasi menjadi mahal. Kendala tersebut harus dihadapi warga perbatasan. Karena itu, tak jarang hasil komiditi perkebunan, banyak di jual ke Malaysia lantaran lebih dekat. “68 tahun Indonesia merdeka, tetapi masyarakat perbatasan masih saja menderita,” ujarnya.</p> <p style="margin-top: 0pt; text-align: justify;">Hadirnya Badan Nasional Pengelola Perbatasan pada awal tahun 2013 lalu di Kabupaten Sintang memungkinkan semua pembangunan di kawasan perbatasan dapat terkoordinasi dengan baik. “Harapan kami dengan adanya BNPP wilayah perbatasan akan semakin di perhatikan dan masyarakat akan semakin sejahtera,”tukasnya.(beny)</p>