Proyek "Multi Years" Dikhawatirkan Bisa Akal-Akalan

oleh
oleh

Proyek "multi years" atau menggunakan anggaran dengan sistem tahun jamak, dikhawatirkan bisa digunakan untuk akal-akalan dari pimpinan proyek atau oknum tertentu. <p style="text-align: justify;">Kekhawatiran itu disampaikan Ketua Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H Puar Junaidi, di Banjarmasin, Jumat.<br /><br />Karena itu, Komisi III DPRD Kalsel, akan mempertimbangkan setiap pembangunan/proyek mitra kerjanya, yang menggunakan sistem multi years tersebut.<br /><br />"Bahkan kami cenderung akan menolak pembangunan proyek dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel, yang menggunakan sistem multi years," tandasnya.<br /><br />"Penolakan itu, guna menghindari hal-hal yang tak diingin atau mengarah pada tindak tindak pidana korupsi," lanjutnya kepada wartawan yang tergabung dalam Juornalist Parliament Community (JPC) Kalsel.<br /><br />Sebagai contoh rencana pembangunan kantor lima SKPD di kawasan pusat perkantoran Pemprov Kalsel di Banjarbaru (35 Km utara Banjarmasin), yang akan menggunakan sistem multi years.<br /><br />Anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Golkar itu, menyarankan, rencana pembangunan kantor SKPD tersebut cukup fokus dua saja, tidak perlu tiga.<br /><br />"Dengan fokus cuma dua SKPD, sehingga rencana anggaran untuk membangun lima SKPD juga bisa terpusat, pembangunannya kemungkinan dapat segera rampung," sarannya, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel Fathurrahman dari PPP.<br /><br />Begitu pula rencana membangun kebun raya di kawasan pusat perkantoran Pemprov Kalsel di "kota idaman" Banjarbaru, tak perlu menggunakan sistem multi years, yang rencananya makan dana selama lima tahun anggaran.<br /><br />"Kita mendukung rencana membangun kebun raya tersebut. Tapi perencanaan anggaran harus realistis, sesuai program pada setiap tahun anggaran," lanjut politisi senior Partai Golkar itu.<br /><br />Mengenai evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2011, dia mengungkapkan, Komisi III DPRD Kalsel ada menemukan proyek yang semestinya dihentikan pada 2012, tapi masih berlanjut.<br /><br />Namun dia enggan menyebut proyek yang dianggap menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali menyatakan, rekan-rekan wartawan mungkin sudah mengetahui sejak lama.<br /><br />"Kita minta klarifikasi Dinas Pekerjaan Umum Kalsel selaku penanggung jawab pengguna anggaran, terkait proyek-proyek yang masih berlanjut tersebut," demikian Puar. <strong>(phs/Ant)</strong></p>