Proyek RHL Segunting Makin Tak Genah

oleh
oleh

Proyek RHL di dusun Segunting desa Panding Jaya kecamatan Ketungau Tengah makin simpang siur. <p style="text-align: justify;">Pasalnya tim penilai dari Lembaga Penilai Independent (LPI) Untan yang memang dikontrak khusus untuk melakukan penilain justru memberikan rekomendasi kepada dinas kehutanan untuk melakukan pembayaran tahap kedua kepada PT. Beatrik dengan tingkat pelaksanaan dan keberhasilan pekerjaan mencapai 70 persen. Artinya tim penilai ini menyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan Morits, dari CV Beatrik ini dinyatakan berhasil. <br /><br />“Kami sudah mendapatkan laporan dari LPI, tim penilai independent yang telah melakukan penilaian sekitar 2 minggu lalu ke dusun Segunting. Laporan inilah yang akan kita gunakan untuk melakukan kewajiban kita yaitu mebayar kepada pihak kontraktor. Kalau tentang data yang diberikan oleh pihak lain, kami tidak bisa jadikan dasar. Karena bisa saja ada orang lain lagi yang memberikan data berbeda. Lalu apa kami juga harus mengikuti juga data itu,”terang E.Gultom, Plt. Kadis pertanian dan perkebunan Sintang saat ditemui diruang rapat Kamis (26/04/2012) siang tadi.<br /><br />Dihadapan kepala dinas kehutanan dan perkebunan, PPTK Proyek RHL Sigit dan Kabid RHL Nelson Tambunan, sebuah tim investigasi yang menamakan diri tim 8 menunjukan sejumlah data dan fakta tentang “bobrok”nya pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor. Dari mulai pembibitan dan penanaman, sangat banyak sekali kejanggalan.<br /><br />“ Pembibitan yang dibuat kesannya hanya formalitas. Memang semua jenis tanaman yang akan di tanam ada di situ, tapi pembibitan itu terkesan hanya untuk memenuhi penilaian saja,”ungkap Lingga, salah satu anggota tim yang turun ke lapangan belum lama ini. <br />Selain masalah pembibitan, tim juga mendapatkan gambar-gambar yang menjadi bukti bahwa proyek yang ternyata bernilai Rp 2,4 miliar tersebut dikerjakan asal-asalan. Penanaman dilakukan didalam hutan lindung gunung Betung wilayah desa Panding Jaya. <br /><br />Cara penanaman hanya dilakukan dengan menugal tanah. Selanjutnya bibit tanaman dimasukan dalam bekas tugalan tersebut. Kemudian untuk menambah point penilaian jikapun tak mau dibilang untuk “mengakali” pihak penilai, pada batang bibit dimasukan polybag yang telah digunting bagian bawahnya. <br /><br />“Jadi kesannya bibit karet itu memang ditanam dan diambil dari polybag. Padahal bibit karet itu dicabut oleh warga yang diupah sebesar Rp 100 rupiah perbatang dari bawah pohon karet kebun masyarakat sendiri yang notabene ada di dalam kawasan hutan lindung itu,”tambah Lingga. <br /><br />Namun begitu Plt. Kepala dinas Kehutanan E.Gultom menyatakan tidak akan menjadikan hasil investigasi tim 8 sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk pencairan tahap kedua pada proyek Rehabilitasi Hutan Lindung tersebut. Ia hanya berjanji akan memmpertemukan penilai dari LPI dengan tim 8 dan wartawan. Mantan kabid Ekonomi Bappeda Sintang ini bahkan menolak kalimat “mengakali” yang digunakan oleh seorang wartawan yang bertanya. “Saya keberatan dengan kalimat itu,”katanya. <br /><br />Ditambahkan oleh Sigit, PPTK proyek RHL senilai Rp 2,4 miliar ini bahwa proyek tersebut sebenarnya telah dimulai sejak September 2011 lalu. Batas akhir pekerjaan telah dipatok hingga 9 Desember 2011. Namun karena belum selesai juga, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Pepres 54 tahun 2010, maka dilakukan perpanjangan waktu hingga 12 Maret 2012 ini. Namun  lagi-lagi karena belum jelas juga pengerjaan proyek itu, maka kepada pihak CV.Beatrik ditambahkan lagi waktu selama sebulan terhitung sejak 12 Maret 2012 lalu. Artinya pekerjaan proyek tersebut dianggap telah berakhir pada 12 April lalu. <br /><br />Saat dilakukan dialog di aula rapat kantor dinas kehutanan, dari berbagai jawaban yang diberikan baik oleh pihak PPTK maupun Kabid RHL, jelas tercium aroma bahwa ada kesepakatan untuk membuat “baik” laporan proyek tersebut. padahal kenyataan dilapangan sangat berbanding terbalik. <br /><br />“LPI memberikan penilaian keberhasilan proyek itu sudah 70 persen, sementara kami melihat di lapangan tak sampai 30 persen. Kepala dinas masih mengajak kami turun bersama, nanti kita lihat lagi disana. Apakah data dan fakta kami ini yang salah atau laporan dari LPI yang mengada-ada. Saat ini kami mencium bahwa ada kerjasama antara pihak LPI dengan CV Beatrik. <br /><br />Dinas juga terlihat menceburkan diri, karena menurut Kadis, tiap 2 minggu sekali stafya turun lapangan untuk mengawasi hal ini,”beber Teddy, anggota tim 8 yang turun ke lapangan juga. <strong>(ek/ast)</strong></p>