PSSI dan Sanksi FIFA

Kongres Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia yang berlangsung di Hotel Sultan, Jumat malam (20/5), berakhir tanpa keputusan. PSSI makin terancam sanksi yang akan dijatuhkan badan sepak bola dunia (FIFA). Kongres gagal melaksanakan agenda utama untuk melakukan pemilihan ketua umum, wakil ketua umum dan sembilan anggota komite eksekutif (Exco) periode 2011-2015. Kongres berlangsung panas dengan banyaknya interupsi para pemilik suara soal penjelasan langsung dari Komite Banding, bukan hanya penjelasan dari Komite Normalisasi. Bahkan, mereka malah mulai menyatakan akan membuat mosi tidak percaya dan mau memundurkan Agum Gumelar dari Ketua Komite Normalisasi yang mendapat mandat dari FIFA. Agum tetap berupaya agar 96 pemilik suara peserta Kongres untuk masuk pada agenda utama. Namun, komunikasi dengan Kelompok 78 yang merupakan mayoritas dari pemilik suara itu tidak dapat berjalan. Akhirnya, Ketua Komite Normalisasi Agum Gumelar menghentikan Kongres PSSI menyusul pelaksanaan kongres tidak menemui titik temu itu. "Suasana tidak kondusif dengan menyebut Alhamdulillah Saya Agum Gumelar Ketua Komite Normalisasi menyatakan menghentikan sidang," kata Agum sambil mengetuk palu. Suasana pun panas. Sebelumnya, salah satu anggota Komite Normalisasi FX Hadi Rudiatmo sudah menyatakan keluar dari sidang. Ketua Komite Normalisasi Agum Gumelar menyatakan pihaknya terpaksa menutup kongres PSSI 20 Mei karena kondisi yang sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Menurut Agum, perdebatan di kongres sudah berlangsung hingga beberapa jam tanpa ada hasil. Hal ini disebabkan adanya pihak yang tetap ngotot mencalonkan George Toisutta dan Arifin Panigoro menjadi ketua dan wakil ketua umum PSSI periode 2011-2015, kendati sudah ditolak FIFA. "Yang menyalahkan tindakan kami menutup kongres itu pasti hanya mereka (Kelompok 78). Kondisinya saat itu sudah sangat sulit mempertemukan pendapat. Suasananya menunjukkan kalau kami tidak akan bisa menemukan kata sepakat sampai sidang digelar dua atau tiga hari," ujar Agum kepada wartawan. Saat ini, Komite Normalisasi sedang menyusun laporan mengenai Kongres yang berakhir tanpa keputusan tersebut. FIFA akan melaksanakan rapat Exco FIFA pada 30 Mei 2011. Komite Normalisasi berharap dan meminta pada FIFA tak menjatuhkan sanksi pada Indonesia. "Kelanjutannya akan diputuskan pada sidang itu. Saya berharap pada Thierry Regenass dan Van Hatum (perwakilan FIFA yang hadir pada Kongres PSSI). Saya minta kepada mereka agar FIFA tidak menjatuhkan sanksi," katanya. Kepentingan Politik Pengurus Pengprov PSSI Aceh Muhammad Saleh menilai menilai kekisruhan itu lebih disebabkan ada pihak-pihak yang sedang berupaya menarik Kongres tersebut kepada kepentingan politik, khususnya terkait dengan posisi kepengurusan baru PSSI. Selama ini para pengurus cabang olahraga baik di tingkat nasional maupun daerah tidak mengerti tentang filosofi, roh dan strategi dari olahraga itu sendiri. "Kondisi itu juga sebagai salah satu indikator yang menyebabkan atlet, terutama cabang sepak bola tidak berprestasi karena para pengurusnya tidak mengerti filosofi, roh dan strateginya," kata dia menjelaskan. "Kisruh di Kongres itu merupakan puncak dari berbagai persoalan masa lalu. Sementara di sisi lain masyarakat berharap segera ada perubahan, sehingga sepak bola nasional bisa diperhitungkan di tingkat dunia," katanya menjelaskan. Sementara pengamat sepak bola dari Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat Emral Abus, mengatakan seharusnya kelompok 78 jangan terlalu memaksakan kehendak untuk tetap mencalonkan George Toisutta dan Arifin Panigoro sebagai calon Ketum PSSI. "Gagalnya kongres tersebut merupakan bentuk pemaksaan kehendak yang seharusnya tidak boleh terjadi dalam kongres yang akan menentukan masa depan PSSI mendatang," katanya. Peserta kongres dan kelompok 78 seharusnya menjalankan agenda yang sudah ditetapkan komite normalisasi, yakni memilih ketua dan wakil ketua serta memilih anggota eksekutif PSSI. "Bukan membahas calon yang sudah dibatalkan oleh komite normalisasi dalam kongres tersebut," kata Dosen di Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) UNP itu. Ia menambahkan, selain George Toisutta dan Arifin Panigoro masih banyak kandidat lain yang juga mampu dan dinilai laik memimpin PSSI empat tahun mendatang. Anggota Komite Normalisasi FX Hadi Rudyatmo lebih tegas mengatakan, pemilik suara PSSI atau dikenal sebagai Kelompok 78 harus bertanggung jawab atas kisruh Kongres PSSI, apabila FIFA akhirnya memberi sanksi kepada induk organisasi sepak bola Indonesia itu. Kekisruhan yang terjadi pada pelaksanaan Kongres PSSI 20 Mei dan berujung dengan kegagalan menghasilkan keputusan, dinilai mempermalukan rakyat Indonesia, khususnya pecinta sepak bola. Ketua Pengurus Cabang PSSI Kabupaten Lamongan, Yuhronur Efendi, menyatakan peserta Kongres PSSI seharusnya lebih mengedepankan kepentingan yang lebih besar, karena rakyat Indonesia sangat berharap ada perbaikan terhadap prestasi sepak bola nasional. "Kalau PSSI-nya seperti itu, tidak hanya rakyat yang kecewa, tapi pelatih dan pemain-pemain bola kita juga ikut frustasi," tambah Yuhronur. Sanksi FIFA Perwakilan FIFA yang hadir di Kongres PSSI, Thierry Regenass, menjelaskan alasan FIFA menolak pasangan George Toisutta-Arifin Panigoro maju dalam pencalonan sebagai pengurus PSSI periode 2011-2015. Tidak hanya dua nama yang dilarang maju dalam pencalonan, tapi empat. Semua dinilai tidak memenuhi syarat. Menurut Regenass, keempat calon termasuk Nurdin Halid dan Nirwan D Bakrie dilarang maju dalam pencalonan karena dinilai memecah belah federasi sepak bola Indonesia. Potensi memecah belah PSSI dinilai dari adanya kompetisi diluar kontrol dari federasi sepak bola resmi yang diakui oleh FIFA (Liga Primer Indonesia) seperti yang diputuskan oleh Komite Banding. Bagi federasi sepak bola dunia hal tersebut tabu. Liga Primer Indonesia (LPI) merupakan kompetisi yang diprakarsai oleh salah satu kandidat yang dilarang maju dalam pencalonan, yaitu Arifin Panigoro. Kompetisi ini sebelumnya merupakan tandingan Indonesia Super League (ISL) bentukan PSSI. Namun demikian, berdasarkan surat FIFA per tanggal 4 April, LPI yang dinilai tabu harus segera dikendalikan jika Indonesia tidak ingin mendapatkan sanksi tegas dari FIFA. Akhirnya Komite Normalisasi yang dibentuk FIFA untuk mengambil alih kepengurusan PSSI melakukan tindakan dengan mengakomodasi atau merangkul LPI hingga usainya kompetisi serta terbentuknya kepengurusan PSSI periode 2011-2015. "Keputusan ini diputuskan oleh EXCO FIFA. Jadi bukan keputusan individu," kata Direktur Pengembangan Asosiasi FIFA itu. Bakhkan Regenass mengatakan, calon yang dinilai tidak memenuhi syarat masih punya peluang untuk kembali maju pada Kongres PSSI empat tahun mendatang. Pendapat berbeda disampaikan Sekretaris Umum Pengprov Papua Usman Fakaubun menyatakan bahwa jangan terlalu cepat bicara soal sanksi karena belum tentu Indonesia akan dikenai sanksi. Hal senada disampaikan perwakilan Kelompok 78, Yunus Nusi, Indonesia akan lolos sanksi dari FIFA karena pihaknya menilai Kongres PSSI 20 Mei berjalan normal. "Semua yang terlibat pada kongres maupun masyarakat yang menyaksikan tahu jika kongres tidak ricuh. Yang terjadi hanya sebuah dinamika. Jadi kami optimis FIFA tidak akan mengeluarkan sanksi. Kami menilai Kongres PSSI gagal membuat keputusan karena Ketua Komite Normalisasi tidak bisa mempimpin kongres secara terbuka dan demokratis," katanya. Dengan kondisi tersebut, kata dia, pihaknya tidak ingin dijadikan alasan jika FIFA akan memberikan sanksi karena yang meninggalkan kongres bukan pemilik suara tapi Komite Normalisasi. Ia menjelaskan, jika sanksi diberikan maka yang harus bertanggung jawab adalah Komite Normalisasi bukan pemilik suara. Selama kongres berlangsung hingga ditutup sepihak sementara suara mayoritas masih tetap bertahan di lokasi kongres. Dampak pertama jika adanya sanksi FIFA itu diungkapkan pelatih tim nasional U-13 Indonesia Mundari Karya yang menyatakan kecewa dengan gagalnya pelaksanaan kongres PSSI 20 Mei sehingga mengancam tim muda ini untuk tampil di Festival U-13 AFF di Malaysia pada awal Juni 2011 jika ada sanksi pembekuan oleh FIFA. "Ini akan menjadi tim pertama yang tak dapat tampil di ajang internasional jika sanksi itu diberikan kepada Indonesia," kata Mundari di Jakarta, Sabtu. Menurut dia, para peserta kongres PSSI yang paling bertanggung jawab atas hal ini. "Buat apa pemain-pemain muda berlatih kalau akhirnya tak bisa bertanding di arena internasional," katanya. Bila sanksi diturunkan banyak pihak yang akan dirugikan termasuk Irfan Bachdim dkk yang tergabung dalam Timnas U23 yang akan turun di SEA Games 2011. (phs/Ant)

Komentar