PT AUS Harus Tanggung-Jawab Bangun Kebun Plasma Petani Kutai Kartanegara

oleh
oleh

Pemberantasan korupsi yang sedang giat-giatnya dilakukan oleh KPK, Kejaksaan Agung dan Polri tampaknya tak jua membuat pelaku korupsi cidera. Para koruptor terus saja melakukan aksinya dengan merugikan orang banyak. Salah satu kasus korupsi kelas kakap yang cukup menarik perhatian adalah kasus korupsi dana pembangunan kebun petani plasma di Puan Cepak dan Sedulang, Muara Kaman, Kalimantan Timur. <p style="text-align: justify;">Ceritanya bermula dari adanya perjanjian 3 pihak antara PT AUS, Koperasi Sawit Sendowan selaku perwakilan petani dan PT KAM selaku perusahaan inti pada tahun 2007. Dengan adanya perjanjian 3 pihak tersebut, maka hak dan tanggung-jawab pembangunan kebun plasma dialihkan dari PT KAM kepada PT AUS.<br /><br />Untuk membangun kebun plasma petani tersebut, PT AUS mengajukan kredit ke Bank Kaltim sebesar Rp 119 Milliar. Akan tetapi jika dibandingkan dengan luasnya perkebunan yang hendak dibangun, nilai kredit yang dikucurkan oleh Bank Kaltim  jauh melampaui kebutuhan dana pembangunan perkebunan di wilayah Kalimantan Timur.<br /><br />Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor 60/Kpts/RC.110/4/08 Tentang Satuan Biaya Maksimum Pembangunan Kebun Peserta Program Revitalisasi Perkebunan di Lahan Kering , biaya pembangunan kelapa sawit perhektar di Kalimantan Timur adalah Rp 29.653.000 ( dua puluh Sembilan juta enamratus lima puluh tiga ribu rupiah). Dengan demikian , untuk membangun 2005 ha kebun kelapa sawit plasma adalah tak lebih dari Rp 59.454.265.000  ( lima puluh sembilan milyar  empat ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh lima  ribu rupiah).<br /><br />Hingga saat ini jumlah kredit yang dikucurkan jumlahnya mencapai  Rp 87 milyar , berarti  patut diduga bahwa terjadi mark up nilai pembangunan perkebunan plasma kelapa swait sebesar Rp 27.545.735.000 (duapuluh tujuh milayar lima ratus empatpuluh lima juta tujuhratus tigapuluh lima ribu   rupiah).<br /><br />Anehnya walaupun sudah demikian tinggi nilai mark up-nya, setelah dana kredit dikucurkan oleh BPD Kalimantan Timur kepada PT Anugerah Urea Sakti, pembangunan perkebunan plasma kelapa swait di Desa Puan Cepak tersebut berjalan sangat lamban dan meleset sangat jauh dari jadwal yang dilaksanakan.<br /><br />Secara keseluruhan pembangunan kebun plasma tersebut tidak sesuai target yang dijanjikan oleh Kontarktor PT AUS. Seharusnya pada Desember  2009 telah terealisasi 80% perkebunan dari total keseluruhan luas lahan, nyatanya yang terealisasi baru 30 % atau ekuivalen dengan 805 Hektar<br /><br />Beberapa hari lalu kami mendapat informasi bahwa pemilik PT AUS, Sdr Juhni Mirza sdh menyatakan “menyerah” untuk melanjutkan pembangunan. Bahkan ia telah menjual PT AUS kepada seorang pengusaha asal Surabaya bernama Bahtiar.<br /><br /&gt; <br /><br /><strong>Mabes Polri Harus Bertindak Cepat  Dan PT AUS Harus Tanggung-Jawab</strong><br /><br />Apa yang telah dilakukan Sdr Juhni Mirza dengan tidak membangun kebun plasma walaupun sdh mendapat kucuran kredit sebesar Rp 87 Milliar dari Bank Kaltim dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi karena Bank Kaltim adalah Badan Usaha Milik Daerah. Yang patut dipertanyakan dikemanakan dana sebesar Rp 87 Miliar tersebut oleh Sdr Juhni Mirza.<br /><br />Selain merugikan keuangan Negara, perbuatan Sdr Juhni Mirza tersebut telah menyengsarakan ribuan petani plasma yang sudah bertahun-tahun berharap agar kebun plasmanya bisa dibangun.<br /><br />Jika dilihat dari jumlah potensi kerugian keuangan Negara yang mencapai hamper Rp 100 Milliar, maka kasus ini jelas merupakan kasus korupsi kakap yang pengusutannya harus diprioritaskan.<br /><br />Disisi lain pembangunan kebun plasma petani harus tetap dilanjutkan . PT AUS yang telah teikat dalam perjanjian mempunyai kewajiban mutlak untuk menyelesaikan pembangunan kebun plasma. <strong>(phs/siaran pers SPN)</strong></p>