PT. PAM Masih Ngotot Caplok Areal Hutan Produksi

oleh

Masyarakat di wilayah Desa Semadu Kecamatan Belitang Hilir memperotes keras PT. Parna Agro Mas (PT PAM LG international) yang dianggap mencaplok lahan hutan produksi yang sebelumnya masuk dalam kawasan hak guna usaha PT. Finantara Intiga di kawasan Desa Semadu, Kecamatan Belitang Hilir. <p style="text-align: justify;">Masalah tapal batas HGU  PT PAM LG internasional dan hutan produksi di Dusun Nebuk, Dusun Tinting Binang, Dusun Seloam Desa Semadu memang sudah terjadi sejak beberapa tahun silam.<br /><br />Lahan yang dicaplok PT. PAM diperkirakan seluas 900 hektar, dan sebagian sudah diserahkan ke masyarakat. Lahan tersebut saat ini dimanfaatkan oleh PT. PAM untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit. Kasus ini sendiri sudah bergulir ke ranah hukum. Pihak PT. Finantara Intiga telah mengajukan gugatan ke Kementerian Kehutanan RI. Sementara, pihak PT. PAM bersikeras lahan tersebut masuk dalam areal HGU mereka.<br /><br />Berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI nomor 750/KPTS-II/1996 tanggal 2 Desember 1996, lahan yang disengketakan tersebut memang masuk dalam kawasan HGU PT. Finantara. Sementara, PT. PAM berargumen lahan tersebut murni HGU mereka berdasarkan SK BPN nomor 17/HGU/BPN/2002 dengan luas HGU 5.672,56 hektar.<br /><br />Pemerintah Kabupaten Sekadau sendiri telah mengambil sikap terkait polemik kepemilikan HGU di atas lahan tersebut. pada tahun 2010 lalu, Pemkab Sekadau telah menerbitkan surat rekomendasi agar lahan tersebut dikembalikan kepada masyarakat. Hanya saja, oleh Perusahaan kelapa Sawit PT PAM LG Internasional lahan tersebut belum semuanya dikembalikan ke masyarakat. <br /><br />Sampai saat ini, lahan yang sudah diserahkan yakni di Dusun Nebuk dan sekitarnya, Desa Semadu seluas lebih kurang 500 hektar. Sisanya hingga kini masih digarap PT. PAM dengan luas sekitar 300-an hektar yang berlokasi di kawasan Dusun Siloam.<br /><br />Perwakilan masyarakat Dusun Siloam, Kalitus Gansi, mendesak PT. PAM untuk segera mengembalikan lahan tersebut kepada masyarakat Siloam. Menurut dia, masyarakat layak menuntut apa yang menjadi hak mereka.<br /><br />“Kami mendesak PT. Parna Agro Mas untuk secepatnya mengembalikan lahan tersebut kepada masyarakat Siloam,” kata Gansi dijumpai di Sekadau, (22/9/2014).<br /><br />Apalagi, Pemkab Sekadau juga telah menerbitkan surat agar pihak perusahaan mengembalikan lahan tersebut. Gansi menyatakan, mestinya lahan itu sudah dikembalikan sejak tahun 2010 lalu. Namun faktanya, hingga kini PT. PAM masih saja mengeksplorasi areal tersebut.<br /><br />“Mestinya sudah dikembalikan kepada kami pada tahun 2010 lalu. Tapi sampai sekarang pihak perusahaan belum menunjukkan niat untuk mengembalikan hak kami,” kesal Gansi.<br /><br />Masyarakat Siloam memberikan ultimatum kepada manajemen PT. PAM. Jika dalam waktu tiga bulan kedepan lahan itu belum juga dikembalikan, masyarakat akan mengambil sikap. “kami kasi waktu tiga bulan mulai hari ini,” tegas Gansi.<br /><br /&gt;Pada tahun 2013 lalu, Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar telah memasang patok yang menegaskan keberadaan areal tersebut. Patok itu mengartikan bahwa kasawan tersebut merupakan kawasan hutan produksi milik PT. Finantara. Namun, saat ini patok itu telah hilang. Kuat dugaan, patok itu dengan sengaja dihilangkan oleh PT. PAM.<br /><br />“Kemarin kami tinjau ke lokasi, patoknya sudah dikubur oleh PT PAM karena ada bekas galian tanah di lokasi patok,” sebut Gansi. <strong>(Mto/kn)</strong></p>