PTPK : Kepala Daerah Belum Ada Terlibat Korupsi

oleh

Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) Kalimantan Tengah, (Kalteng) Nommy HT Siahaan mengatakan, hingga saat ini belum ada pejabat setingkat kepala daerah masuk dalam perkara tindak pidana korupsi. <p style="text-align: justify;"><br />"Ada satu hal yang perlu dicatat, hingga saat ini, tidak ada satupun setingkat kepala daerah provinsi atau setingkat kepala daerah (bupati/wali kota) yang masuk dalam tindak pidana korupsi," kata Nommy HT Siahaan saat peresmian Kantor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalteng, di Palangka Raya, Kamis.<br /><br />Menurutnya, jumlah perkara tidak pidana korupsi masuk dalam Pengadilan Negeri Kalimantan Tengah pada tahun 2011 berjumlah 28 perkara atau 1,69 persen, dari 1.652 perkara pidana seluruhnya.<br /><br />Sedangkan pada tahun 2010, jumlah perkara pidana korupsi masuk dalam Pengadilan Negeri sekitar 39 perkara dari jumlah perkara pidana total 2.155 kasus di Provinsi Kalteng.<br /><br />"Dari 39 perkara pidana korupsi tersebut, yang diputus bebas oleh Pengadilan Negeri sebanyak 6 perkara dan 10 perkara dinyatakan banding. Namun perkara banding tersebut, tidak ada yang dinyatakan diputus bebas," ujarnya.<br /><br />Nommy menegaskan, dari jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Negeri sekitar 67 tindak pidana korupsi, pada tahun 2010 sampai 2011 belum ada kepala daerah setingkat provinsi atau kabupaten/Kota yang tercantum.<br /><br />"Hal ini boleh dikatakan tingkat kesadaran hukum atau tingkat kesadaran atas aturan pelaksanaan anggaran terhadap kaidah penyelenggara anggaran yang bersih KKN termasuk cukup tinggi di Kalteng," terangnya.<br /><br />Hal itu sebut dia, tidak lepas dari pengarahan yang tekun dari Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng. Dengan diresmikan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kalteng dapat pembuat efek jera yang handal, khususnya para pejabat dan penyelenggara Negara yang tidak dilakukan penyelewengan yang mengarah pada KKN.<br /><br />"Kami berharap dengan peresmian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat menekan tindakan korupsi di Kalteng, bukan malah sebaliknya," katanya menegaskan.<br /><br />Peresmian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, jelas dia, tidak saja di Palangka Raya saja, namun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga dilakukan Banda Aceh, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Mamuju, Palu, Kendari, Manado, Gotontalo, Denpasar, Ambon, Ternate dan Monokwari. <strong>(phs/Ant)</strong></p>