Pungli Konversi Aneh Beberapa Muspika Malah Beri Lampu Hijau

oleh

Aneh. Itulah penilaian DPD Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Sintang, terhadap maraknya praktek pungutan liar dalam konversi Minyak Tanah Ke Gas LPG yang sudah diterapkan di beberapa kecamatan di Kabupaten Sintang. <p style="text-align: justify;">“Ada pungli dalam program konversi skala nasional ini memang aneh. Apa lagi program konversi ini sudah dibiaya sepenuhnya oleh APBN yang menjamin bahwa konversi gas itu gratis. Dan tak ada alasan untuk memungut biaya tambahan,” ujar Abdul Hadi, Ketua DPD Lira Sintang pada kalimantan-news, Selasa (28/6).<br /><br />Dikatakannya, pembiayaan konversi tersebut sudah mencakup biaya konsultan, pendamping dan biaya transportasi serta mobilisasi perangkat dan tabung tiga kg hingga ke Desa. “Jadi tak ada alasan memungut biaya lagi dari masyarakat, karena semua sudah ditanggung oleh APBN,” timpalnya.<br /><br />Kalau kemudian ada pihak yang menyatakan bahwa mobilisasi ke desa tidak ditanggung APBN, menurutnya hanya alasan yang ditujukan sebagai pembenaran pungutan liar. <br /><br />“Itu hanya akal-akalan oknum yang mengutip pungli. Padahal biaya mobilisasi hingga ke desa sudah ditanggung. Kalau distribusi kerumah warga tentunya bisa diambil langsung oleh kepala keluarga bersangkutan, karena faktanya banyak rumah penduduk tak jauh dari desa atau kelurahan,” tuturnya.<br /><br />Ia juga menyayangkan adanya pungutan liar yang mulai marak dikeluhkan warga. Apalagi beberapa diantaranya malah disandarkan pada alasan untuk biaya adminitrasi. “Apanya yang administrasi? Kalau hanya foto copy KK, paling-paling hanya Rp 500,- Kok biaya administrasi bisa sampai Rp 50 ribu. Untuk apa biaya sebesar itu. Yang kasihan tentu saja masyarakat, karena mereka terpaksa membeli apa yang sebenarnya sudah menjadi hak mereka,” papar Hadi.<br /><br />Ia juga mengaku kecewa dengan tindakan Muspika termasuk pihak Polsek, yang malah menggelar rapat dan kemudian mengatur kesepakatan terkait biaya tambahan konversi bagi kepala keluarga penerima. “Dengan menggelar rapat yang ujung-ujungnya menentukan biaya tambahan bagi warga, sama saja Muspika memberi lampu hijau bagi berlangsungnya praktek pungutan liar,” tegasnya.<br /><br />Dikonfirmasi Kembali, Koordinator konversi di Kabupaten Sintang, Rebeca Tasiana menegaskan bahwa pihaknya hanya memastikan bahwa atribut konversi sampai di tujuan. Terkait persoalan ada pungutan diluar itu, Ia menyatakan pihaknya tak memiliki kewenangan apapun untuk mengambil tindakan. <br /><br />“Itu mungkin kesepakatan di tingkat desa dan kelurahan, bukan lagi kewenangan kami,” kilahnya saat dikonfirmasi via celuller, Selasa sore (28/6).<br /><br />Ditanyai harian ini mengenai kemungkinan sebagai koordinator pihaknya bisa disalahkan jika membiarkan praktek pungli ini berlangsung, Rebeca membantah dan kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa mencampuri mekanisme pembagian di tingkat desa. <br /><br />“Kami tak berwenang mengambil tindakan,” imbuhnya. <strong>(phs)</strong></p>