Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mendesak, pemerintah untuk mempertimbangkan penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi bagi kendaraan pribadi (plat hitam). <p style="text-align: justify;">"Solar bersubsidi umumnya digunakan untuk kendaraan angkutan umum (penumpang dan barang) dan untuk kebutuhan bahan bakar bagi nelayan, sehingga tepat kiranya untuk tidak mensubsidi solar bagi kebutuhan kendaraan pribadi," kata Sofyano Zakaria dalam keterangan tertulisnya di Pontianak, Kamis (06/12/2012).<br /><br />Sofyano menjelaskan, menghapus solar bersubsidi akan lebih dimaklumi masyarakat ketimbang mempermasalahkan subsidi BBM untuk jenis premium.<br /><br />"Namun pemerintah tetap mensubsidi solar bagi kendaraan angkutan umum plat kuning dan bagi kebutuhan nelayan ," ujarnya.<br /><br />Menurut dia, dihapuskannya subsidi solar akan mampu mengatasi penyalahgunaan solar yang sangat mungkin dinikmati oleh industri yang pada dasarnya tidak berhak atas bbm jenis solar bersubsidi.<br /><br />Sementara, kendaraan angkutan barang yang selama ini masih menggunakan plat hitam, agar dibuat kebijakan beralih menjadi plat kuning sehingga mereka berhak atas BBM solar subsidi tersebut, katanya.<br /><br />Dihapuskannya subsidi BBM jenis solar harus dibicarakan pemerintah dengan pihak Organda sebagai organisasi yang mewadahi pengusahaan angkutan umum.<br /><br />"Untuk selanjutnya pendistribusian BBM solar subsidi harusnya dilakukan secara tertutup dengan menggunakan ‘smart card’ atau kartu pengendali atau apapun namanya yang pada dasarnya untuk mengatur, mengontrol, serta mengawasi pendistribusian bbm solar bersubsidi agar tepat sasaran," ungkap Sofyano.<br /><br />Pemerintah menetapkan kuota BBM jenis solar bersubsidi tahun 2013 sebanyak 15,11 juta kiloliter.<br /><br />Menurut Sofyano, dengan ditetapkannya BBM solar bersubsidi hanya untuk kendaraan angkutan plat kuning dan bagi kebutuhan nelayan, diperkirakan kuota BBM solar bersubsidi bisa dihemat sekitar 5 juta KL, pada tahun 2013, atau pemerintah bisa menghemat subsidi BBM sekitar Rp20 triliun. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
