Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria menyatakan ketahanan dan pengelolaan energi seperti minyak dan gas (Migas) harus dikendalikan oleh BUMN seperti PT Pertamina (Persero). <p style="text-align: justify;"><br />"Menjadikan Pertamina sebagai ‘single agregator’ migas di tanahnya sendiri sudah merupakan keharusan. Dan ketahanan energi bangsa ini harus dikendalikan dan harus dipercayakan kepada BUMN milik bangsa," kata Sofyano Zakaria saat dihubungi di Jakarta, Rabu.<br /><br />Ia menjelaskan ketahanan energi adalah pilar dari ketahanan bangsa dan berarti juga wujud sesungguhnya dari kedaulatan bangsa, yang hanya bisa diwujudkan oleh bangsa ini sendiri bukan oleh bangsa lain.<br /><br />Menurut dia ladang migas di negeri ini ibarat sebuah mobil, maka Pertamina harus menjadi "sopirnya" sehingga lebih aman.<br /><br />"Begitu pula dengan memberikan tempat utama dalam UU Migas kepada Pertamina, sebagai bukti keberpihakan pemimpin dan elit politik serta elit masyarakat negeri ini terhadap kepentingan rakyat yang pada akhirnya untuk mancapai kejayaan dan kemuliaan bangsa," ujarnya.<br /><br />Sofyano menambahkan ibarat seorang bapak yang memiliki sebuah rumah maka anak kandungnya wajib disediakan kamar yang besar, indah dan nyaman. Sementara tamu ditempatkan pada ruang yang tersisa.<br /><br />"Loyalitas seorang anak kepada orang tuanya sudah pasti tinggi, sementara pihak asing belum tentu," ungkapnya.<br /><br />Pertamina adalah bangsa, jika ada prasangka bahwa Pertamina itu ruwet atau korup itu adalah manusianya bukan Pertaminanya, kata Sofyano.<br /><br />"Untuk mengatasi itu sangatlah mudah, dan tergantung kemauan pemerintah yang berkuasa. Menyangsikan kemampuan Pertamina sama dengan menyangsikan dan meragukan kemampuan anak bangsa sendiri, karena pekerja Pertamina bagi kepentingan rakyat dinegeri ini, sekitar 95 persen adalah pekerja Migas yang ada di KKKS asing atau swasta di negeri dari pribumi," demikian Sofyano. (das/ant)</p>
