Puskepi: Penerapan Distribusi Gas Tertutup Kurang Bijaksana

oleh
oleh

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria menyatakan penerapan distribusi gas subsidi atau tabung tiga kilogram tertutup seperti konsep yang tertuang dalam lampiran Permen ESDM No. 26/2009, adalah kebijakan yang kurang bijaksana. <p style="text-align: justify;">"Kalaupun teknologi distribusi tertutup nanti bisa dibangun, siapa yang mengawasi dan menjalankan monitoring dan pengawasan. Akan perlu aparatur pemerintah bekerja ekstra sehingga ada tambahan biaya, yang bisa saja seluruh biaya tersebut sebenarnya kurang ada manfaat terhadap sasaran distribusi tertutup itu sendiri," kata Sofyano Zakaria saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.<br /><br />Padahal titik masalahnya adalah tidak pernah dikoreksinya harga gas subsidi, sehingga menyebabkan disparitas yang berlebihan sehingga ada potensi dan dipastikan ada penyelewengan pemakaian, misalnya pengoplosan gas tabung tiga kilogram (kg) ke tabung 12 kg.<br /><br />"Kalau Pertamina diminta menjalankan distribusi tertutup akan sangat menyalahi prinsip ‘Good Governance’ karena Pertamina sebagai badan usaha pelaku distribusi gas PSO kok juga sebagai pelaksana monitoring dan pengendalian. Ini tidak boleh terjadi, bisa-bisa akan banyak korban di Pertamina nantinya," kata Sofyano.<br /><br />Sebenarnya yang perlu dilakukan, yakni dengan melakukan koreksi atas besaran subsidi itu sendiri, contoh: seperti orang mengantuk, obat penghilang ngantuk yang paling mujarab adalah dengan tidur saja, katanya.<br /><br />Pelaksanaan distribusi tertutup dan pengawasan terhadap gas tabung tiga kg sebagaimana diatur dengan Peraturan Bersama Mendagri No. 17/2011 dan Menteri ESDM No. 5/2011, telah terbukti tidak bisa dijalankan oleh pihak-pihak yang diamanatkan oleh peraturan tersebut.<br /><br />"Akan sulit bagi pemerintah untuk mengatur serta mengawasi distribusi tertutup dengan jumlah agen yang hanya sekitar 3.400 agen, dan pangkalan gas sekitar 150.000 ditambah lagi dengan sekitar 1, 5 juta pengecer yang tersebar diseluruh Indonesia," katanya.<br /><br />Ditambah dengan jumlah konsumen pengguna gas tiga kg eks program konversi sekitar 57 juta kepala keluarga dan belum ditambah dengan penggunaan oleh masyarakat lain non penerima paket konversi mitan.<br /><br />"Saya sangat yakin program distribusi tertutup yang ditetapkan pemerintah sangat mustahil bisa terwujud," kata Sofyano.<br /><br />Jika pemerintah khawatir dengan membengkaknya subsidi gas maka pemerintah sebaiknya merevisi dan atau menerbitkan kembali Peraturan Menteri ESDM terkait distribusi dan penggunaan gas bersubsidi dengan menetapkan bahwa pengguna gas tabung tiga kg adalah masyarakat golongan tidak mampu dengan penghasilan, misalnya dibawah Rp2 juta/bulan dan penggunaannya hanya khusus untuk bahan bakar memasak pada rumah tangga saja, kata Sofyano.<br /><br />"Sebenarnya distribusi tertutup itu masih tataran teori yang implementasinya belum jelas di negeri ini belum pernah ada kebijakan pemerintah tentang distribusi. Distribusi tertutup hanya cantik diatas kertas tapi pasti sulit mewujudkannya," katanya.<br /><br />Ia menambahkan mengatasi bertambahnya subsidi gas tiga kg, paling utama adalah penyesuaian harga jual masyarakat yang sudah delapan tahun tidak pernah dinaikkan sementara biaya-biaya lain meningkat. Saat awal konversi nilai subsidi mungkin hanya sekitar 30 persen dari harga patokannya, namun kini apalagi dua tahun terakhir nilai subsidi jauh lebih besar persentasenya dan jauh lebih besar daripada harga tebus masyarakat.<br /><br />Upaya menerapkan distribusi tertutup yang merata diseluruh Indonesia, yang tidak pernah ada sebelumnya, tentunya akan memakan biaya dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang mahal. Selain itu tentunya juga harus dipraktekkan pada minyak tanah subsidi untuk wilayah yang belum di konversi supaya minyak tanah juga tidak melenceng. (das/ant)</p>