Rakernas Apkasi VII Digelar Dalam Tenda

oleh

Rapat Kerja Nasional VII dan Musyawaran Nasional Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia yang dilaksanakan di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat meski digelar dalam tenda besar, diharapkan dalam pelaksanaannya bisa mencapai tujuan dari kegiatan tersebut. <p style="text-align: justify;">"Mengingat Kubu Raya baru terbentuk tiga tahun sehingga belum memiliki gedung yang representatif untuk menggelar kegiatan besar ini. Namun dengan semangat dan kemauan yang keras menyukseskan Rakernas dan Munaslub itu, pemerintah Kubu Raya yang ditunjuk dan dipercayakan sebagai tuan rumah menyulap halaman parkir Gardenia Resort sebagai tempat pelaksanaan kegiatan ini," kata Koordinator Wilayah Apkasi Kalimantan Barat, Muda Mahendrawan dalam sambutan saat pembukaan kegiatan tersebut di Sungai Raya, Jumat.<br /><br />Muda mengatakan, kegiatan itu dilaksanakan berdasarkan rapat kerja pengurus Apkasi yang di gelar beberapa kali dan dipastikan dilaksanakan di Kabupaten Kubu Raya.<br /><br />"Tema dari kegiatan ini, Mengejar Kemandirian Daerah Menuju Kejayaan Bangsa," katanya.<br /><br />Menurutnya, setelah kegiatan Rakernas itu akan dilakukan panel diskusi yang membahas tentang beberapa isu strategis yang sedang terjadi saat ini untuk melahirkan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah pusat.<br /><br />Diskusi panel dihadirkan beberapa nara sumber, terutama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan dan Menteri Pertanian serta Komisi II dan VI DPR RI dan beberapa pakar.<br /><br />Agenda berikutnya adalah musyawarah luar biasa dilaksanakan pada malam harinya untuk memilih ketua dan pengurus APKASI. Sejak Desember 2010, ketua Apkasi Sujono yang juga Bupati Pacitan meninggal dunia dan digantikan oleh Plt Ketua Aang Suganda Hamid.<br /><br />Dari diskusi panel tersebut diharapkan bisa melahirkan beberapa rekomendasi yang diarahkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di daerah sehingga pemerintah pusat bisa melahirkan kebijakan pro rakyat dari pemerintah pusat.<br /><br />Sementara itu, Plt Ketua Apkasi Aang Suganda Hamid mengatakan, kemajuan bangsa dan negara harus ditopang dari kemandirian dan output daerah dan kabupaten.<br /><br />"Berdasarkan hal tersebut kita berharap dari rekomendasi yang dilahirkan pada Rakernas kali ini, pemerintah pusat bisa mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang lebih berperan dalam peningkatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah," katanya.<br /><br />Sesuai dengan moto dari Rakernas dan Munaslub Apkasi ke VII yang dilaksanakan tahun ini, Apkasi Untuk Indonesia, diharapkan kegiatan ini dapat memberikan konstribusi besar bagi Indonesia.<br /><br />Gubernur Kalbar, Cornelis dalam sambutannya mengharapkan pelaksanaan kegiatan itu bisa melahirkan rumusan dan rekomendasi yang mempercepat proses pembangunan di daerah sehingga bisa memberikan sumbangan pembangunan bagi provinsi dan negara ini.<br /><br />Dia menyinggung agar para bupati bisa meningkatkan kerja sama dan saling bersinergi dengan pemerintah provinsi dalam mengambil kebijakan daerah.<br /><br />"Jangan mentang-mentang daerah otonom lalu tidak berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, itu masih terjadi pada beberapa daerah. Dalam hal ini, otonomi daerah yang memiliki artian yang luas jangan sampai disalahartikan," katanya.<br /><br />Sementara Mendagr, Gamawan Fauzi dalam pengarahannya mengatakan melihat tema dari Apkasi sangat tepat sekali karena sesuai dengan spirit desentralisasi dan otonomi daerah yang sudah dicanangkan pada tahun 1999.<br /><br />"Sesuai dengan sistem pemerintahan Nasional, otonomi berlangsung di negara kesatuan Republik Indonesia Hal itu sesuai dengan pasal 4 UU Nomor 32, di mana kekuasaan pemerintah berada di tangan presiden," ujarnya.<br /><br />Namun pada pasal 18 UU Nomor 32 juga disebutkan kewenangan pemerintahan berada di daerah otonom untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu mengakibatkan hierarki pemerintahan antara provinsi, kabupaten dan pemerintah pusat mengalami sedikit kendala.<br /><br />"Untuk itu diperlukan beberapa perubahan penyempurnaan agar hierarki tersebut bisa berjalan dengan baik.Saya berpesan kepada forum ini, hasil dari kegiatan ini tolong disampaikan kepada Kementerian Dalam negeri sebelum rancangan UU perubahan itu itu disampaikan kepada DPR RI," kata Gemawan. <strong>(phs/Ant)</strong></p>