Setelah dilakukan asistensi ke Provinsi, Tim Anggaran dan DPRD Melawi kembali membahas evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Melawi. Namun sayangnya, pertemuan yang dilaksanakan di ruang rapat DPRD Melawi pada Kamis (2/3) tersebut, tertututup dan melarang wartawan untuk meliputnya. <p style="text-align: justify;">Tanpa alasan yang takjelas, rapat yang dihadiri tim anggaran pemerintah daerah dibawah pimpinan Sekda Melawi, Ivo Titus Mulyono serta anggota DPRD tersebut digelar tertutup.<br /><br />Pelarangan peliputan rapat yang membahas APBD Melawi membuat kecewa jurnalis yang biasa meliput kegiatan kedewanan. Apalagi sebagian besar wartawan, sudah berada di dalam ruang rapat, namun tiba-tiba disuruh keluar ruangan oleh salah seorang staf DPRD. <br /><br />“Pesan dari sekwan, ini tak boleh diliput karena sedikit rahasia,” kata staf tersebut.<br /><br />Akibat pelarangan ini, para wartawan pun tak bisa meliput langsung rapat yang sebenarnya membahas anggaran milik rakyat Melawi. Salah satu wartawan lokal Melawi, Sirait, mempertanyakan alasan pelarangan dari sekretaris DPRD.<br /><br />“Mengapa rapat yang semestinya terbuka ini tiba tiba dilarang diliput. Padahal yang dibahas terkait APBD Melawi. Padahal dalam undang-undang sekalipun pembahasan APBD semestinya terbuka untuk umum,” keluhnya.<br /><br />Begitu pula dengan pelarangan peliputan oleh DPRD ini juga melanggar kebebasan pers. Menurut Sirait, ada yang sesuatu hal yang sepertinya disembunyikan terkait pembahasan APBD yang hingga hari ini juga belum tuntas-tuntas. “Padahal, hasil APBD ini wajib diketahui masyarakat umum, ” katanya.<br /><br />Sementara itu, Ketua DPRD Melawi, Abang tajudin, usai melaksanakan rapat pembahasan tersebut saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya bersama tim Anggaran Pemkab melawi melakukan evaluasi hasil esistensi APBD di Provinsi. <br /><br />“Rapat tersebut ya memang perlu dibicaranya secara rahasialah. Artinya hanya pihak-pihak terkait saja yang tau. Setelaah hasil rapat itukan kita berjanji memberikan press rilis keterangan kepada rekan pers. Pembahasan itu dilakukan di dalam menyajikan data yang berbeda-beda. Data yang dipegang Sekwan dan data yang ada di TAPD itukan berbeda. Kalau itu tidak diselesaikan atau diclearkan sampai selesai, kan itu tanggapannya bahwa ada persoalan. Lalu mengatakan anggaran siluman dan sebagainya,” ungkapnya. <br /><br />“Jadi pahami dulu dengan postur APBD nya. Makanya di sepakati dengan pihak Banmus bahwa rapat tersebut tertutup. Saya pun mohon maaf kalau ada kawan-kawan pers yang merasa tersinggung,” ucapnya.<br /><br />Ditanyai mengenai keterbukaan dalam pembahasan APBD Melawi sehingga bisa dikonsumsi oleh publik, Tajudin mengatakan, kalau persoaalan itu pihaknya sangat terbuka. Artinya hasil rapat itu dijelaskan.<br /><br />“APBD ini juga tidak tabu, dalam artian buku APBD inipun nanti akan dipersilahan masyarakat untuk bisa mengakses. Hanya rapat itu tadi yang kita putuskan untuk tertutup, selesai itu silahkan tidak ada masalah,” pungkasnya. (KN)</p>
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
