Raperda APBD Kapuas 2011 Disampaikan Ke Gubernur

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Belanja Pembangunan Daerah (ABPD) Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2011 disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk dievaluasi. <p style="text-align: justify;">Bupati Kapuas HM Mawardi dalam sambutannya pada rapat paripurna ke 6 masa persidangan III tahun sidang 2010 DPRD Kabupaten Kapuas, Sabtu menyatakan harapannya hasil evaluasi Gubernur Kalteng dapat selesai tepat waktu. <br /><br />"Harapan kita sebelum memasuki tahun anggaran 2011, peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2011 dapat kita tetapkan, sehingga pada awal tahun 2011 program atau kegiatan didalam APBD sudah dapat dilaksanakan," ucapnya. <br /><br />Pemkab Kapuas telah berupaya dengan maksimal dalam rancangan APBD tahun anggaran 2011, terutama dalam hal upaya menganggarkan target pendapatan daerah dan belanja daerah. <br /><br />Namun katanya dalam menentukan target pendapatan, harus tetap realistis, disesuaikan dengan tingkat kewajaran dan kemampuan serta potensi sumber-sumber pendapatan daerah. <br /><br />"Dari sisi belanja, dengan keterbatasan anggaran, sudah berupaya maksimal untuk menganggarkan belanja yang dianggap prioritas guna mempercepat pembangunan disemua sektor, sehingga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas dapat semakin ditingkatkan," katanya. <br /><br />Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Robert L Gerung, Wakil Ketua DPRD Mahmud Iip Safruddin dan H Asrani dengan agenda penyampaian laporan tim perumus serta penyampaian pendapat akhir dari tujuh fraksi. <br /><br />Sementara itu, dalam pendapat akhir Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Zionawa SE mengatakan fraksi tersebut mempunyai tanggungjawab terhadap pengawasan yang melekat dalam peraturan daerah tentang APBD 2011. <br /><br />"Tentunya fraksi kami berharap kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kapuas dalam menjalankan seluruh item poin kesepakatan sesuai dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan platform anggaran tahun 2011 yang telah kita setujui bersama," katanya. <br /><br />Sedangkan pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan melalui juru bicaranya Darwandie I Dj menyoroti ketidakhadiran kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada proses pembahasan RAPBD melalui forum rapat gabungan komisi bersama pemerintah daerah yang dirasa bisa menjadi andil dalam keterlambatan perjalanan rapat pembahasan. <br /><br />"Selayaknya kepala SKPD wajib hadir karena bisa langsung mengambil keputusan dalam hal kesepakatan, sehingga disarankan pada masa yang akan datang hal tersebut tidak perlu terulang lagi," katanya. <strong>(das/ant)</strong></p>